Suara.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail menyesalkan minimnya koordinasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam penetapan tarif Transjakarta rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta. Bahkan, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sudah menyetujuinya.
Menurut Ismail, koordinasi antara DPRD dengan Pemprov DKI sangat penting dalam penentuan tarif. Apalagi, hal ini berkaitan dengan subsidi atau Public Service Obligation (PSO) yang pemberiannya harus disetujui legislatif.
"Kalau ke DPRD dalam hal ini Komisi B belum ada. Nah, itu kita lihat ini masalah koordinasi yang kayaknya perlu ditingkatkan lah," ujar Ismail kepada wartawan, Selasa (15/8/2023).
Politisi PKS ini pun tak ingin karena minim koordinasi, nantinya malah akan muncul masalah baru ketika penerapan tarif mulai diberlakukan.
"Jangan kemudian itu diputuskan sepihak akhirnya menimbulkan masalah, nah akhirnya legislatifnya yang disalahkan. padahal kita belom ada komunikasi," ucapnya.
Lebih lanjut, ia juga masih belum memutuskan terkait pemberian subsidi untuk rute baru ini. Perlu ada kajian secara menyeluruh mulai dari potensi pelanggan hingga armada yang dikerahkan.
"Kita akan evaluasi secara menyeluruh ya, tidak parsial. Dalam arti kita liat dulu, ini neednya sebenernya seberapa besar sih? demandnya? Ridershipnya, pertumbuhannya seperti apa," tuturnya.
Karena itu, Ismail menyatakan Komisi B DPRD DKI akan segera memanggil pihak terkait seperti Dinas Perhubungan (Dishub), Transjakarta, hingga Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) untuk memberikan penjelasan lebih rinci kepada legislator.
"Dalam waktu dekat (melakukan pemanggilan). Karena memang kemarin kan sudah ada arah ke sana untuk mengoptimalisasi," pungkasnya.
Sebelumnya, Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah menyetujui tarif layanan TransJakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Penumpang TransJakarta yang menuju Bandara Soetta hanya akan dikenakan tarif Rp 5.000 per sekali perjalanan.
Heru menjelaskan, sebelumnya, tarif itu telah disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo.
"Setuju. Pak Kadis sudah lapor," ujar Heru di Jakarta, Jumat (11/8/2023).
Setelah disetujui, Heru akan mengirimkan surat mengenai usulan tarif layanan TransJakarta itu ke DPRD DKI Jakarta. Lalu, DPRD nantinya memberikan persetujuan tarif tersebut.
"Jadi, sesuai aturan kita bersurat minta izin apakah disetujui atau tidak," ujarnya.
TERPOPULER
