Suara.com - Polda Metro Jaya menilai usulan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah agar sistem ganjil genap atau Gage diberlakukan 24 jam nonstop perlu dikaji terlebih dahulu. Harapannya kebijakan yang akan diambil nantinya bisa benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.
"Perlu ada pengkajian, perlu ada diskusi, kita uji coba, seperti itu. Jadi tidak serta merta setiap wacana kemudian diaplikasikan," kata Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Doni Hermawan kepada wartawan, Jumat (25/8/2023).
Tak hanya usulan terkait Gage 24 jam, menurut Doni setiap usulan lain juga diperlukan adanya pengkajian terlebih dahulu.
"Tentunya harus kita lakukan dengan diskusi yang baik, mengkaji, supaya hasilnya dirasakan masyarakat," ujarnya.
Sebagaimana diketahui sistem Gage di beberapa wilayah Jakarta berlaku setiap Senin hingga Jumat. Dalam pelaksanaannya sistem pembatasan untuk mengantisipasi kemacetan itu berlaku muai pukul 06.00-10.00 dan 16.00-21.00 WIB.
Belakangan, Ida mengusulkan agar sistem Gage diberlakukan selama 24 jam. Politikus PDI Perjuangan ini menilai langkah tersebut dapat mengurangi polusi.
Namun beberapa warganet justru banyak yang tak setuju. Pasalnya, mereka menilai meskipun aturan itu diberlakukan, para pejabat publik tetap menggunakan kendaraannya tanpa harus khawatir lantaran memiliki pengawalan khusus.
"Eehh Ida.. Mobil lu enak nopol bebas GaGe, coba pikirin yang kerjanya musti wara wiri dari satu lokasi ke lokasi lain dan diuber-uber waktu, dijaminin dulu kendaraan umum bisa tepat waktu dan mudah dijangkau. Jangan bicara ojek/taxi online ya karena gak semua mampu setiap saat harus bayar jasa mereka," cuit seorang warganet di unggahan akun Instagram @jktinfo dikutip Jumat (25/8/2023).
"Coba itu menteri dan anggota DPR mobil dinesnya juga berlaku kena ganjil genap atau disuruh sekalian naek transportasi umum.. jangan bisa nya ngasih saran doang tapi dia-dia orang tetap ga kena impactnya," imbuh pemilik akun @zo*****.
TERPOPULER
