Suara.com - Deklarasi calon presiden dan calon wakil presiden (capres) dan (cawapres) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang beru saja dilaksanakan pada Sabtu (2/9/2023) menjadi perhatian sejumlah pengamat politik. Pasalnya, pasangan tersebut dinilai tidak lantas mendongkrak suara pasangan capres-cawapres tersebut.
Menurut Pakar Politik Universitas Trunojoyo Madura Mochtar W Oetomo, bukan peningkatan elektabilitas yang diraih pasangan tersebut, namun justru sebaliknya. Apalagi PKB yang berbasis massa Nahdlatul Ulama (NU) sebelumnya lebih banyak ke calon presiden Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.
Ia juga mengemukakan, kekhawatiran itu dengan menimbang adanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang sebelumnya telah terbentuk.
"Karena saya lihat cenderung lebih memilih Prabowo atau memilih Ganjar. Sekali lagi saya khawatir justru pemilih PKB itu justru berpindah ke Gerindra atau PDIP," ujarnya seperti dikutip Times Indonesia-jaringan Suara.com.
Lebih lanjut, Mochtar mengemukakan, pilihan capres-cawapres keduanya memiliki faktor perbedaan ideologis yang tajam.
"Kita sulit membayangkan, secara ideologis. Kita tahu bahwa antara PKB dengan kubu Anies antara PKB dan PKS itu seperti ada jarak ideologis. Jadi sulit membayangkan bagaimana pemilih PKB itu mau memilih Anies," sambungnya.
Kondisi tersebut dinilainya juga akan terjadi sebaliknya. Mochtar juga mengatakan, sulit membayangkan pendukung Anies mau bersama-sama berjalan beriring dengan PKB.
"Justru sebenarnya ini berisiko. Baik Anies maupun PKB sedikit banyak akan ditinggalkan oleh pemilihnya sehingga penting bagi koalisi NasDem-PKB ini untuk membangun narasi yang tepat ke masyarakat sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Apa sebenarnya urgensi dari pasangan Anies-Muhaimin ini sehingga justru tidak mengurangi suara Anies juga tidak mengurangi suara PKB," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Ketum Partai NasDem Surya Paloh memutuskan menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai pasangan calon Anies Baswedan pada Pilpres 2024.
Informasi tersebut diumumkan melalui pernyataan resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, pada Kamis (31/8/2023).
Dalam surat pernyataan itu, Teuku Riefky menuliskan bahwa keputusan yang diambil secara sepihak itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati ketiga parpol.
TERPOPULER
