Pemprov DKI Jakarta Elektrifikasi Transportasi untuk Atasi Polusi Udara

Suara.com - Ragam upaya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi polusi udara. Salah satunya dengan penggunaan kendaraan listrik, baik untuk operasional dinas maupun transportasi publik. Komitmen ini secara serius ditunjukkan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dengan menyerahkan 186 motor dinas listrik berbasis baterai kepada petugas Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Kendaraan Dinas Operasional (KDO) tersebut digunakan oleh anggota Dinas Perhubungan yang bertugas di lapangan, baik di lingkungan Provinsi maupun Suku Dinas lima wilayah Administrasi Kota. Heru menuturkan, pengadaan kendaraan dinas listrik berbasis baterai itu menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Pengadaan kendaraan dinas berbasis baterai ini dilakukan secara bertahap. Untuk saat ini masih 186 motor, dari total yang direncanakan sebanyak 800 kendaraan roda dua berbasis baterai," ujar Heru.

Ia juga menekankan, kendaraan dinas tersebut dibuat dengan menggunakan komponen lokal sebesar 53,37 persen. "Jadi, semuanya memenuhi syarat. Sesuai dengan perintah Pak Presiden, konten lokal yang diutamakan untuk memajukan industri dalam negeri," katanya.

Penggunaan kendaraan dinas berbasis baterai ini untuk membantu pula pengurangan emisi gas buang. "Harapannya, warga pun pelan-pelan beralih ke kendaraan listrik," ajak Heru.

Bus Listrik

Elektrifikasi transportasi pun gencar dilakukan terhadap transportasi publik, semisal bus listrik Transjakarta. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo menargetkan, tahun ini akan ada pengoperasian seratus unit bus listrik layanan Transjakarta.

“Kendaraan listrik ini dapat membantu mengurangi polutan. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama beraksi kurangi polusi dengan memakai transportasi umum yang sudah disediakan,” jelasnya.

Sampai saat ini sudah ada 52 bus listrik Transjakarta yang beroperasi dengan kemitraan operator transportasi umum. Bus-bus listrik ini dioperasikan untuk tiga rute, yakni Pondok Labu-Blok M (1E), Kampung Rabutan-Lebak Bulus (7A), dan UI-Lebak Bulus (D21).

Tak hanya penambahan jumlah armada, lanjut Syafrin, pihaknya juga berupaya meningkatkan kapasitas pengguna Transjakarta. Pada 2023, targetnya sebanyak 1,1 juta perjalanan per hari, dengan cakupan layanan 88% wilayah Jakarta. Sedangkan target pada 2024, sebanyak 1,2 juta perjalanan per hari, dengan cakupan layanan 90% wilayah Jakarta.

Sinergi dengan daerah penyangga pun diperkuat, dengan target dapat menambah rute layanan Transjakarta, dari/menuju 25 titik utama Bodetabek (Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi) pada 2024 dan 28 koridor utama di masing-masing kota Bodetabek pada 2025.

Secara terpisah, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai, kebijakan transportasi Pemprov DKI memerlukan koneksi angkutan dengan yang ada di Bodetabek. “DKI punya banyak modanya, namun belum terkoneksi dengan maksimal, terutama dengan kawasan penyangga. Ini permasalahan yang harus dibereskan. Peraturan, penanganan, pencegahan semua sudah ada. Saya percaya, Pj. Gubernur memiliki kapasitas untuk memimpin ini,” ucapnya.