Bakal calon presiden (capres) dari PDIP, Ganjar Pranowo menjadi sorotan setelah ia masuk ke dalam tayangan Azan salah satu stasiun TV swasta milik Hary Tanoesoedibjo. Kemunculannya pada tayangan tersebut kemudian menuai pro dan kontra dari berbagai pihak karena dinilai mempertontonkan politik identitas.
Dalam tayangan tersebut, terlihat video adzan maghrib dibuka dengan pemandangan alam Indonesia. Lalu, Ganjar muncul menyambut para jemaah yang hendak melaksanakan salat.
Ganjar Pranowo terlihat mengenakan baju koko berwarna putih, peci hitam, dan sarung batik. Ia menyalami dan mempersilahkan jemaah yang datang untuk masuk ke dalam masjid.
Ganjar juga muncul pada saat sedang melakukan wudhu. Dalam tayangan tersebut, Ganjar duduk di saf depan sebagai makmum.
Ditegur PKB
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) turut memberikan komentarnya terhadap tayangan tersebut. PKB menilai munculnya gambar Ganjar Pranowo dalam TV tersebut sebagai sebuah pencitraan.
Namun demikian, Waketum PKB, Jazilul Fawaid menilai hal yang baik apabila Ganjar tampil di video adzan. Ia juga mengaku senang apabila Ganjar menjadi imam shalat.
“Bagus, bagus kami senang saja terlebih kalau dia jadi imam salat dan fasih membaca surat Al-Fatihah, akan kami sahut dengan Amin yang keras,” tuturnya.
Jazilul menyebut bahwa ‘amin’ yang ia maksud yaitu kata yang diucapkan setelah membaca Al-Fatihah.
Baca Juga: Perusahaan TV Milik Hary Tanoe Tayangkan Ganjar saat Adzan, Kampanye Pro-PDIP?
Lebih lanjut, Jazilul juga memberikan kesempatan kepada Bawaslu untuk mendalami video adzan yang menampilkan gambar Ganjar tersebut. Tentu saja ia berharap pengkajian yang dilakukan bisa objektif.
Stasiun TV Ditegur KPI
Atas kejadian tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) buka suara dan meminta pihak stasiun TV untuk memberikan klarifikasi.
Komisioner bidang Pengawasan Isi Siaran KPI, Aliyah, menyebut bahwa pihaknya telah mengirimkan surat ke stasiun TV tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk menanyakan kesediaan waktu pihak stasiun TV untuk memberikan klarifikasi.
Aliyah juga masih belum bisa memastikan potensi pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun TV tersebut.
Klarifikasi PDIP
