Infografis
Pada saat itu, Indonesia mendapatkan mandat sebagai tuan rumah tetapi tidak mempunyai banyak hotel berskala internasional untuk bisa menampung para tamu.
Oleh karena itu, Gubernur DKI Jakarta yang saat itu menjabat yakni Ali Sadikin mengajukan surat kepada Pertamina untuk membangun hotel guna menjamu para tamu. Pada saat itu, Direktur Utama Pertamina dijabat oleh Ibnu Sutowo.
Ali mengajukan pembangunan hotel kepada Pertamina karena perusahaan negara tersebut sedang berada di masa kejayaan. Terlebih pihak swasta memang tidak diperkenankan untuk membangun hotel di lahan milik negara.
Permintaan dari Ali pun disetujui oleh Ibnu dan di tahun 1973, pembangunan hotel tersebut dimulai di bawah bendera PT Indobuildco.
Dalam keterangan Ali Sadikin, mulanya ia percaya bahwa PT Indobuildco adalah milik Pertamina. Namun, pada saat hotel tersebut didirikan di tahun 1976, ia merasa ditipu oleh Sutowo karena ternyata PT Indobuildco bukan milik BUMN.
Berdasarkan pada buku Kiprah keluarga Ibnu Sutowo, hotel tersebut mempunyai 1.104 kamar, sembilan ruang banquet dan satu ballroom, fasilitas olahraga dan rekreasi, serta berbagai fasilitas hotel lima lainnya.
Hotel tersebut pun kemudian bekerja sama dengan jaringan hotel internasional, Hilton Hotels Corporation yang menjadikan hotel di Senayan tersebut mulanya diberi nama Hotel Hilton.
Sejak saat itulah, kontroversi hotel yang saat ini bernama Hotel Sultan tersebut berawal. Pemerintah memperbolehkan pihak swasta untuk membangun serta mengelola bangunan di lahan negara. Bahkan, PT Indobuildco diberi HGB selama 30 tahun lamanya.
PT Indobuildco sendiri merupakan milik keluarga Ibnu Sutowo, tepat nya dikelola langsung oleh sang putra yakni Pontjo Sutowo. Dimana artinya hotel tersebut bukanlah menjadi milik negara, melainkan dikendalikan oleh keluarga Sutowo.
Baca Juga: Kelola Hotel Sultan GBK di Atas Tanah Negara, Siapa Pontjo Sutowo
Setelah berbagai kontroversi berlangsung selama puluhan tahun lamanya, kini pemerintah berhasil memenangkan hak kelola Hotel Sultan tersebut.
