Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bakal mendalami kasus tindakan represif aparat gabungan terhadap warga di Pulau Rempang, Batam. Aparat melakukan kekerasan dan menggunakan gas air mata dalam membubarkan warga Rempang yang menolak digusur. Sehingga banyak warga menjadi korban hingga anak-anak yang terkena gas air mata.
"Kami liat ada video-video, ya tentu kan kita perlu dalami. Secara prinsip-kan harusnya kita menghindari penggunaan kekerasan dalam mengatasi konflik-konflik di masyarakat," kata Habiburokhman ditemui wartawan di Kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan pada Minggu (10/9/2023).
Dia menyebut mereka sudah berkomunikasi dengan Polri, dan saat ini masih menunggu informasi terbaru.
"Kami sudah berkomunikasi dengan pihak Polri. Kami sedang menunggu informasi terbaru dari mereka," ujarnya.
Tindakan Represif Aparat
Diberitakan sebelumnya, bentrokan antara aparat gabungan dengan warga yang menolak dilakukannya pengukuran lahan untuk proyek Rempang Eco City terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, pada Kamis (7/9). Beberapa warga ditangkap dan siswa di dua sekolah terdampak tembakan gas air mata.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengklaim akan mengedepankan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Upaya sosialisasi penyelesaian dengan musyawarah mufakat menjadi prioritas hingga kemudian masalah di Batam, Pulau Rempang bisa diselesaikan," kata Listyo kepada wartawan di Jakarta Pusat, Kamis (7/9).
Menurut Listyo, Badan Pengusahaan (BP) Batam sebelumnya juga telah melakukan upaya musyawarah dengan warga. Bahkan BP Batam juga disebutnya sudah menyiapkan uang ganti rugi bagi warga yang akan direlokasi.
Baca Juga: Daftar Lokasi dan Cabang Mixue Terdekat di Batam
"Namun demikian ada beberapa aksi, karena ada beberapa aksi yang kemudian hari ini dilakukan upaya-upaya penertiban," katanya.
