Suara.com - Bakal calon presiden Ganjar Pranowo sempat menyinggung kasus Pulau Rempang, Kepulauan Riau (Kepri) ketika mengisi materi kuliah kebangsaan di FISIP Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (18/9/2023).
Ganjar menilai terjadinya konflik lahan atau konflik agraria karena minimnya langkah mitigasi atau pencegahan. Selain itu, mantan Gubernur Jateng ini menyatakan konflik agraria kerap terjadi karena kurangnya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.
"Kalau sekarang yang ramai di Rempang ya, ramai sekali. Bagaimana sih caranya? Itu tanahnya siapa?" ujar Ganjar di Balai Serbaguna Purnomo Prawiro.
Politikus PDIP itu mengatakan kasus Pulau Rempang menjadi masalah lantaran masyarakat yang menempati pulau tersebut belum memiliki sertifikat tanah. Padahal, masyarakat sudah lama mendiami pulau itu.
"Dulu ketika kebijakan pemerintah akan dilakukan dan pekerjaan mesti dilaksanakan, 'pokoknya iya aja deh', 'ini tanahnya enggak ada sertifikatnya?'. 'Eh gimana sertifikatnya sudah beres belum?'. Program sertifikasi kan baru jalan pada pemerintahan ini saja," imbuhnya.
Ganjar berharap pemerintah pusat tidak hanya merekrut para insinyur ketika melakukan proses pembangunan proyek strategis yang bersentuhan dengan masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat paham mengenai arah pembangunan yang sedang dilakukan.
"Coba anda rekrut karyawan yang tidak semua insinyur, tolong lah antropolog, tolong lah sosiolog, tolong lah psikolog agar kemudian dia bisa tahu menjelaskan," jelas Ganjar.
"Kadang pemerintah tidak mau capek menjelaskan, sudahlah pakai Undang-Undang Pengadaan Tanah saja. Begitu enggak mau, hukum berjalan. Ketika hukum berjalan, tampilannya adalah kekerasan," imbuhnya.
Baca Juga: Ke Mana Arah Politik PKN Di 2024? Begini Kata Anas Urbaningrum
