REGIONAL:
Suara.com - Ucapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait pengetahuannya soal partai politik di Indonesia melalui intelijen langsung menjadi pro dan kontra. Jokowi menegaskan kalau informasi intelijen itu sudah menjadi makanannya setiap pagi.
Jokowi mengungkapkan kalau dirinya memperoleh informasi intelijen apapun mengenai politik, ekonomi hingga sosial.
“Saya itu secara rutin mendapatkan laporan mengenai hal yang berkaitan dengan politik, yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan sosial selalu mendapatkan informasi itu,” kata Jokowi usai meninjau harga pangan di Pasar Bali Mester Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (19/9/2023).
Kepala Negara juga mengaku mendapatkan hasil survei serta data-data lainnya setiap pagi. Dengan begitu, ia tidak menampik kalau segala informasi termasuk dari pihak intelijen diperolehnya saat memulai hari.
“Semuanya saya dapat. Itu makanan sehari-hari saya. Hasil survei mereka, data-data, angka-angka, semuanya pagi-pagi itu sarapan saya. Angka-angka, data-data, apa itu laporan-laporan rutin seperti itu, apa ? kenapa ?,” terangnya melansir Antara.
Jokowi Dikritik
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenai dirinya yang mendapat data mengenai survei dan arah partai politik lewat komunitas intelijen, seperti BIN, BAIS dan Intelijen Polri
Koalisi Masyarakat Sipil menilai pernyataan Jokowi merupakan masalah serius dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.
"Tidak boleh dan tidak bisa dalam negara demokrasi, presiden beserta perangkat intelijen menjadikan partai politik sebagai objek dan target pemantauan intelijen," tulis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dalam siaran pers yang diterbitkan YLBHI, dikutip Selasa (19/9/2023).
Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan intelijen memang merupakan aktor keamanan yang berfungsi memberikan informasi terutama kepada presiden, namun demikian informasi intelijen itu seharusnya terkait dengan musuh negara yang bersinggungan dengan masalah keamanan nasional dan bukan terkait dengan masyarakat politik, dalam hal ini partai politik serta juga masyarakat sipil.
"Sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 1 dan 2 UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, partai politik dan masyarakat sipil adalah elemen penting dalam demokrasi sehingga tidak pantas dan tidak boleh presiden memantau, menyadap, mengawasi kepada mereka dengan menggunakan lembaga intelijen demi kepentingan politik presiden," tulus Koalisi Masyarakat Sipil.
TERPOPULER
