Suara.com - Program pembagian pangan bersubsidi untuk penerima bantuan sosial di Jakarta belakangan menuai polemik. Warga harus rela antre sejak subuh hingga muncul pungutan liar (pungli) untuk memudahkan antrean.
Menanggapi kondisi itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, stok pangan bukan menjadi penyebab dari munculnya masalah tersebut.
Ia mengklaim ketersediaan barang murah sudah mencukupi kuota penerima.
"Hasil investigasi atas laporan kasus antrian periode bulan Juli sampai dengan September 2023, ditemukan fakta bahwa stok pangan di lokasi terkait masih tersisa atau cukup," ujar Eli saat dihubungi Suara.com, Rabu (20/9/2023).
Lebih lanjut, untuk mengatasi masalah membludaknya antrean pihaknya akan menambah titik pembagian pangan bersubsidi.
"Direncanakan penambahan lokasi distribusi untuk mengurangi penumpukan massa atau antrean," ucapnya.
Selain itu, ia menyebut petugas sudah melaksanakan sosialisasi terkait waktu pembagian pangan bersubsidi.
Masyrakat diminta datang pukul 07.00 dan pembagian dimulai pukul 09.00 sampai 16.00 WIB.
"Mekanisme pendistribusian pangan Memberikan informasi kepada penerima manfaat melalui pengumuman yang dipasang dan berisi informasi jadwal layanan atau pembagian nomor antrian dan waktu transaksi yang diberikan," katanya.
Baca Juga: Janji Telusuri Pungli Antrean Program Pangan Murah, Heru Budi: Kalau Pelakunya Aparat Kita Tindak
Sebelumnya, sejumlah warga Cilincing, Jakarta Utara mengantre di lokasi penyaluran pangan murah KJP Plus RPTRA Pesona Tipar sejak pukul 02.30 WIB dini hari karena khawatir tidak kebagian jatah pangan murah dari program KJP Plus.
Penyebabnya, menurut ibu Dede (41) dan Imas (36), perwakilan warga setempat, adalah karena titik penyaluran pangan murah KJP Plus di pasar-pasar belum dibuka.
Merespons keterangan warga, Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta Lya Imbasari mengatakan, saat ini Pasar Jaya sedang coba mengatasi permasalahan di lapangan dengan membuatkan antrean daring (online).
"Antrean 'online' akan segera diujicobakan. Jika sudah selesai, mudah-mudahan dapat mengatasi permasalahan di lapangan," kata Lya.
