Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono angkat bicara soal dugaan pungutan liar (pungli) program pangan murah di Koja, Jakarta Utara. Menindaklanjuti aduan tersebut, ia berjanji akan menelusurinya.
Sebelumnya, aduan pungli tersebut disampaikan oleh Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Suhud Alynudin saat rapat paripurna DPRD DKI yang turut dihadiri Heru.
Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) itu pun mengaku bakal menindak jika pelakunya adalah aparat Pemprov DKI.
"Katanya ada pungli, saya cek juga. Pungli itu siapa. Kalau aparat saya tindak," ujar Heru di Gedung DPRD DKI, Senin (18/9/2023).
Heru mengakui, membludaknya antrean program pangan murah ini dikarenakan animo penerima bantuan sosial yang begitu tinggi mengikuti program pangan itu. Ia menyebut banyak warga yang harus rela mengantre sejak pukul 04.00 WIB pagi.
"Bahan pangan tuh protes katanya masyarakat ngantre jam 04.00 pagi. Memang pas saya ke Muara Angke kan ada juga, tapi kan kita minta kalau buka jam 08.00 datang jam 07.00 WIB," jelasnya.
Karena itu, ia mengaku akan melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan program ini dengan memanggil Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI beserta pihak terkait.
"Mungkin animo masyarakat yang terlalu tinggi, tapi nanti sebentar saya panggil Dinas KPKP dan semuanya," pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Suhud Alynudin mengungkapkan adanya oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) saat program pangan murah di Koja, Jakarta Utara. Pungli dilakukan dengan menjual antrean agar pembeli bisa mendapatkan antrean paling depan.
Baca Juga: DPRD DKI Ungkap Pungli Program Pangan Murah, Warga Diminta Bayar Sampai Rp50 Ribu Jika Tak Mau Antre
Hal ini dikatakan Suhud saat melakukan interupsi dalam rapat paripurna DPRD DKI, Senin (18/9/2023). Program pangan murah ini ditujukan kepada para peserta program jaring pengaman sosial yang dibuat Pemprov DKI, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
"Interupsi pimpinan. Suhud Alynudin, PKS. Di kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan hal yang penting menyangkut keluhan masyarakat terkait dengan pembagian subsidi pangan yang kacau balau di lapangan," ujar Suhud di ruang rapat paripurna DPRD DKI, Senin (18/9/2023).
Dalam kesempatan itu, Suhud memutar rekaman suara wawancara dengan warga yang tak disebutkan namanya. Warga itu menyebut adanya oknum yang menjual antrean dengan harga Rp 20 ribu sampai Rp 50 ribu.
Warga itu mengatakan, oknum pungli menandai antrean menggunakan batu dan sandal. Harga antrean dibanderol berurutan sesuai dengan posisi dari depan ke belakang. Padahal, kata Suhud, warga sudah menunggu antrean sejak pukul 03.00 WIB untuk bisa membeli pangan murah ini.
"Itu pimpinan realitas di lapangan Saya harap PJ Gubernur segera membenahi carut-marutnya pembagian subsidi pangan bagi masyarakat," tuturnya.
Menanggapi Suhud, Ketua DPRD DKI meminta Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang juga berada di ruang rapat untuk memberikan perhatian khusus pada aduan tersebut.
"Mohon pak Gubernur, mohon ditindaklanjuti. Ini ada yang nggak benar di lapangan mengenai pangan ya," katanya.
