Penerapan Ganjil-Genap di Jalan yang Dilalui LRT Jabodetabek Belum Bisa Diterapkan, Ini Alasan Pemprov DKI

Erick Tanjung | Fakhri Fuadi Muflih | Suara.com

Senin, 25 September 2023 | 17:35 WIB
Penerapan Ganjil-Genap di Jalan yang Dilalui LRT Jabodetabek Belum Bisa Diterapkan, Ini Alasan Pemprov DKI
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. [Suara.com/Fakhri]

Suara.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengakui adanya usulan untuk menerapkan aturan ganjil genap kendaraan di jalan yang dilintasi LRT Jabodebek. Namun, kebijakan tersebut belum bisa diterapkan dalam waktu dekat.

Syafrin berujar, sebelum menerapkan ganjil genap, pihaknya harus lebih dahulu melakukan analisa kinerja lalu lintas alias traffic. Sementara, pengkajian itu baru bisa dilakukan setelah LRT Jabodebek menerapkan tarif komersil.

Hingga 30 September nanti, angkutan berbasis rel itu masih menerapkan tarif promo sebesar Rp5 ribu ke semua stasiun. Selama masa promo, kinerja lalu lintas tak bisa menjadi acuan.

"Terkait dengan hal tersebut saat ini tarif LRT Jabodebek masih tarif promo Rp5 ribu. Tentu jika kita lakukan analisis traffic tentu kurang ideal. Sehingga kami menunggu kapan tarif komersial mulai berlaku," ujar Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/9/2023).

Pertimbangan ganjil genap ini akan diberlakukan berdasarkan pertimbangan dari analisa tersebut. Jika nantinya kinerja lalu lintas masih tinggi atau macet, maka tak menutup kemungkinan pihaknya akan menerapkan ganjil genap.

"Baru pada saat itu kami akan melakukan analisis traffic dan melihat kerja jaringan di lintasan yang paralel dengan LRT Jabodebek," jelasnya.

"Karena sekarang masih tarif promo. Jadj analisis traffic belum dilakukan," tuturnya.

Usulan DPRD DKI 

Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD DKI, Mohamad Taufik Zoelkifli mengusulkan penyesuaian kerja lalu lintas di jalan yang dilintasi Light Rail Transit (LRT) Jabodebek. Salah satu kebijakan yang diusulkan adalah penerapan ganjil genap kendaraan.

Taufik mengaku sudah menyampaikan usulan ini kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo dalam rapat Komisi B beberapa waktu lalu.

"Saya kemarin di rapat sudah bicara ke Kadis Perhubungan bahwa perlu penyesuaian atau rekayasa lalu lintas kembali setelah LRT Jabedebek beroperasi," ujar Taufik saat dihubungi Suara.com, Rabu (20/9).

Selain ganjil genap, Taufik menilai pwrlu ada penyesuaian terkait angkutan kota (angkot) hingga bus Transjakarta dan transportasi umum lainnya yang menjadi pengumpan LRT Jabodebek. Dengan cara ini, maka Pemprov bisa mengoptimalkan operasional angkutan berbasis rel tersebut.

"(Mengusulkan) antara lain tentang Ganjil Genap. Selain itu juga menyusun rute-TJ dan angkot JakLingko di sepanjang rute LRT," ucapnya.

Selain mengoptimalkan LRT, upaya ini juga akan mengurangi kemacetan karena membantu peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Menurut Taufik, pihak Dishub akan mempertimbangkan usulan tersebut setelah melakukan kajian mendalam bersama sejumlah pihak.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pemprov DKI Klaim Pemadaman Lampu Hari Ozon Hemat Materiil Rp 146 Juta

Pemprov DKI Klaim Pemadaman Lampu Hari Ozon Hemat Materiil Rp 146 Juta

News | Minggu, 24 September 2023 | 15:39 WIB

DKI Jakarta Jadi DKJ, Gembong PDIP Minta Pemprov Mulai Bersiap Cetak Ulang e-KTP

DKI Jakarta Jadi DKJ, Gembong PDIP Minta Pemprov Mulai Bersiap Cetak Ulang e-KTP

Jakarta | Jum'at, 22 September 2023 | 21:01 WIB

Pasar Tanah Abang Sepi Pengunjung, Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Ajarkan Pedagang Berjualan di TikTok Shop

Pasar Tanah Abang Sepi Pengunjung, Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Ajarkan Pedagang Berjualan di TikTok Shop

News | Kamis, 21 September 2023 | 18:48 WIB

Terkini

Bantah Isu Bansos Dipotong, Gus Ipul: Itu Narasi Menyesatkan dan Potensi Penipuan!

Bantah Isu Bansos Dipotong, Gus Ipul: Itu Narasi Menyesatkan dan Potensi Penipuan!

News | Minggu, 26 April 2026 | 09:47 WIB

Donald Trump Klaim Terima Usulan Baru dari Iran usai Batalkan Misi Perundingan ke Pakistan

Donald Trump Klaim Terima Usulan Baru dari Iran usai Batalkan Misi Perundingan ke Pakistan

News | Minggu, 26 April 2026 | 09:38 WIB

Donald Trump Batalkan Keberangkatan Utusan ke Pakistan, Negosiasi Iran AS Kembali Buntu

Donald Trump Batalkan Keberangkatan Utusan ke Pakistan, Negosiasi Iran AS Kembali Buntu

News | Minggu, 26 April 2026 | 09:27 WIB

Motif Konyol 'Prank' Damkar Semarang Terungkap: Kesal Debitur Susah Ditagih Utang Rp2 Juta!

Motif Konyol 'Prank' Damkar Semarang Terungkap: Kesal Debitur Susah Ditagih Utang Rp2 Juta!

News | Minggu, 26 April 2026 | 08:57 WIB

WHO Sebut Butuh Rp172 Triliun untuk Pulihkan Sistem Kesehatan Gaza dalam 5 Tahun

WHO Sebut Butuh Rp172 Triliun untuk Pulihkan Sistem Kesehatan Gaza dalam 5 Tahun

News | Minggu, 26 April 2026 | 08:53 WIB

Kekerasan Anak di Little Aresha, Pengurus Hingga Pemilik Terancam Hukuman Berat

Kekerasan Anak di Little Aresha, Pengurus Hingga Pemilik Terancam Hukuman Berat

News | Minggu, 26 April 2026 | 08:29 WIB

Bidik Top 50 Kota Global, Jakarta Resmi Jalin Kerja Sama Sister City dengan Jeju Korsel

Bidik Top 50 Kota Global, Jakarta Resmi Jalin Kerja Sama Sister City dengan Jeju Korsel

News | Minggu, 26 April 2026 | 08:18 WIB

SPAI Desak Pemerintah: Hapus Perbudakan Modern, Akui Pengemudi Ojol Sebagai Pekerja Formal!

SPAI Desak Pemerintah: Hapus Perbudakan Modern, Akui Pengemudi Ojol Sebagai Pekerja Formal!

News | Minggu, 26 April 2026 | 08:09 WIB

Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran

Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran

News | Minggu, 26 April 2026 | 07:24 WIB

Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?

Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?

News | Minggu, 26 April 2026 | 06:00 WIB