Digugat ICW, Mahkamah Agung Perintahkan KPU Cabut Aturan Permudah Eks Koruptor Nyaleg

Erick Tanjung

Minggu, 01 Oktober 2023 | 05:15 WIB
Digugat ICW, Mahkamah Agung Perintahkan KPU Cabut Aturan Permudah Eks Koruptor Nyaleg
Ilustrasi Mahkamah Agung (MA). [Dok. Suara.com]

Suara.com - Mahkamah Agung memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencabut dua aturan yang dinilai mempermudah mantan narapidana kasus korupsi kembali maju sebagai calon anggota legislatif atau caleg di Pemilu 2024.

Hal tersebut berdasarkan dikabulkannya uji materi oleh MA atas Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 Ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023 yang diajukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), serta dua eks pimpinan KPK yakni Saut Situmorang dan Abraham Samad.

"Memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk mencabut Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPD serta seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh Termohon," demikian bunyi keterangan tertulis MA, Sabtu (30/9/2023).

Dua ketentuan tersebut dipersoalkan karena dinilai membuka pintu bagi mantan terpidana korupsi untuk maju sebagai caleg tanpa menunggu masa jeda selama lima tahun yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam putusan, MA pun menyatakan Pasal 11 Ayat (6) PKPU 10/2023 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022.

Sementara, Pasal 18 Ayat (2) PKPU 11/2023 bertentangan dengan Pasal 182 huruf g UU Pemilu juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.

MA menyatakan kedua pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam pertimbangan hukum, MA menilai perlu ada syarat ketat dalam menyaring para calon wakil rakyat demi mencegah terjadinya tindak pidana korupsi oleh para wakil rakyat yang terpilih dari hasil pemilu.

MA menyebut tindak pidana korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa sehingga tidak adanya persyaratan ketat dipandang bakal mengakibatkan proses pembangunan yang terhambat dan tidak tepat sasaran, mempengaruhi kebijakan publik dan produk legislasi yang koruptif.

baca juga

Tujuan Pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis maka diperlukan sistem penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Bahwa Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL) untuk memilih wakil rakyat yang berintegritas tinggi, perlu dibangun dengan sistem dan syarat pencalonan yang mencerminkan upaya pencegahan masuknya calon-calon wakil rakyat yang tidak berintegritas;

Kemudian guna memperoleh wakil rakyat yang berintegritas maka diperlukan syarat-syarat yang ketat terhadap proses pencalonan, sehingga warga negara yang mempunyai hak pilih disediakan calon-calon yang berintegritas tinggi untuk dipilih oleh partai politik (parpol) peserta Pemilu dan Komisi Pemilihan

Oleh karena itu, MA berpandangan bahwa KPU seharusnya menyusun persyaratan yang lebih berat bagi pelaku kejahatan yang dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

Menurut MA, pedoman jangka waktu lima tahun setelah terpidana menjalankan masa pidana adalah waktu yang cukup bagi eks terpidana kasus korupsi untuk introspeksi dan beradaptasi dengan masyarakat lingkungan.

Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Gugatan ICW Soal Caleg Eks Koruptor Dikabulkan MA, KPU Persoalkan Waktu Pengajuan

Gugatan ICW Soal Caleg Eks Koruptor Dikabulkan MA, KPU Persoalkan Waktu Pengajuan

News | Sabtu, 30 September 2023 | 19:29 WIB

Mahkamah Agung Kabulkan Gugatan ICW Soal Caleg Mantan Terpidana

Mahkamah Agung Kabulkan Gugatan ICW Soal Caleg Mantan Terpidana

News | Sabtu, 30 September 2023 | 05:30 WIB

Ummi Wahyuni Terpilih Jadi Ketua KPU Provinsi Jabar, Ini Jabatan Herry Setiawan di KPU Kabupaten Bogor

Ummi Wahyuni Terpilih Jadi Ketua KPU Provinsi Jabar, Ini Jabatan Herry Setiawan di KPU Kabupaten Bogor

Bogor | Rabu, 27 September 2023 | 20:10 WIB

Terkini

Tubuh Disayat dari Kepala hingga Perut, Pria di Kramat Jati Ditemukan Tewas Bersimbah Darah

Tubuh Disayat dari Kepala hingga Perut, Pria di Kramat Jati Ditemukan Tewas Bersimbah Darah

News | Jum'at, 20 November 2026 | 13:19 WIB

Dasco Calon Kuat Wapres, Pemuda Muhammadiyah: Kita Butuh Sosok Konsolidator

Dasco Calon Kuat Wapres, Pemuda Muhammadiyah: Kita Butuh Sosok Konsolidator

News | Jum'at, 20 November 2026 | 13:18 WIB

Cara Membuat NPWP Online Melalui Coretax DJP, Siapkan Dokumen Ini

Cara Membuat NPWP Online Melalui Coretax DJP, Siapkan Dokumen Ini

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 13:18 WIB

Waspada Political Gaslighting: Saat Kritik Kebijakan Dianggap Tak Bersyukur

Waspada Political Gaslighting: Saat Kritik Kebijakan Dianggap Tak Bersyukur

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 13:15 WIB

Neraca Pembayaran RI Kembali Surplus, tetapi Arus Modal Asing Justru Melemah

Neraca Pembayaran RI Kembali Surplus, tetapi Arus Modal Asing Justru Melemah

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 13:13 WIB

Wajah Gampang Berjerawat? Coba 3 Sabun Batang yang Mudah Ditemukan di Apotek Ini

Wajah Gampang Berjerawat? Coba 3 Sabun Batang yang Mudah Ditemukan di Apotek Ini

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 13:12 WIB

2.397 Bencana Terjadi di Indonesia Sepanjang 2026, Karhutla dan Banjir Mendominasi

2.397 Bencana Terjadi di Indonesia Sepanjang 2026, Karhutla dan Banjir Mendominasi

Sumbar | Jum'at, 20 November 2026 | 13:10 WIB

Apakah PS4 Bisa Main GTA 6? Cek Harga dan Perangkat yang Dibutuhkan

Apakah PS4 Bisa Main GTA 6? Cek Harga dan Perangkat yang Dibutuhkan

Tekno | Jum'at, 20 November 2026 | 13:08 WIB

Kemensos Jalin Kolaborasi, Siapkan Hilirisasi Siswa Sekolah Rakyat Jalur Maritim

Kemensos Jalin Kolaborasi, Siapkan Hilirisasi Siswa Sekolah Rakyat Jalur Maritim

News | Jum'at, 20 November 2026 | 13:07 WIB

Pembangkit Energi Terbarukan Harus Diimbangi Kesiapan Jaringan Transmisi

Pembangkit Energi Terbarukan Harus Diimbangi Kesiapan Jaringan Transmisi

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 13:06 WIB

×