Infografis
Suara.com - Partai NasDem menanggapi perihal wacana kocok ulang kabinet atau reshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni, lebih cepat lebih baik bila reshuffle dilakukan.
Ia menegaskan, persoalan rehusffle menjadi kewenangan Jokowi sepenuhnya selaku presiden.
"Lebih cepat lebih baik. Itu hak prerogatif bapak presiden langsung," kata Sahroni kepada Suara.com, Rabu (4/10/2023).
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menilai cepat atau lambat akan terjadi reshuffle bila melihat kementerian yang terdapat permasalahan hukum.
Menanggapi itu, Sahroni menegaskan bahwa reshuffle sepenuhnya hak prerogatif Jokowi. Reshuffle bukan tentang PDIP atau lainnya.
"Ini bukan soal PDIP tapi soal hak prerogatif bapak presiden. Hanya pak presiden yang punya hak mengganti pembantunya kapan aja dan di mana saja," kata Sahroni.
Sebelumnya, Puan bicara soal wacana perombakan atau reshuffle menteri kabinet pemerintahan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.
Menurutnya, hal itu merupakan hak prerogratif presiden, tapi ia menyinggung kementerian yang sedang bermasalah terutama soal hukum bisa saja di-reshuffle menterinya.
"Reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dari presiden," kata Puan di Selangor, Malaysia, Senin (2/10/2023).
Baca Juga: Bukan Bicara Reshuffle Kabinet, Demokrat Beberkan Isi Pertemuan Jokowi-SBY: Bahas Narasi Perubahan
Puan lantas menyoroti soal perkembangan kementerian yang kekinian sedang bermasalah terutama masalah hukum. Namun, berangkat dari latar belakang tersebut kemungkinan reshuffle bisa terjadi.
