Suara.com - Massa yang menggelar aksi unjuk rasa menolak dan mendukung batas usia minimal capres-cawapres di Bundaran Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023) telah membubarkan diri.
Pantauan Suara.com, massa terpantau bubar sekitar pukul 12.50 WIB. Sebelum bubar, massa aksi yang menolak dan mendukung sempat berhadap-hadapan.
Mereka beradu orasi dari atas mobil komando, sambil membentangkan spanduk dan membawa poster. Setelah beberapa saat beradu orasi, massa membubarkan diri secara tertib.
Pihak kepolisian mengawal saat kerumunan membubarkan diri supaya tidak terjadi gesekan. Massa yang menolak dan mendukung batas usia minimal capres-cawapres membubarkan diri ke arah Jalan Medan Merdeka Selatan.
Adapun massa yang mendukung batas usia minimal capres-cawapres berasal dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur. Sedangkan massa yang menolak berasal dari aliansi mahasiswa di beberapa kampus Jakarta.
"Kita harus legowo dan kita harus hormati putusan MK," ujar salah satu orator dari atas mobil komando Aliansi Masyarakat Jakarta Timur.
Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat di dekat Bundaran Patung Kuda hingga kini masih ditutup oleh beton dan kawat berduri.
Sebelumnya, MK menyatakan menolak permohonan yang diajukan PSI terkait usia minimal batas capres-cawapres. Pertimbangan MK menolak ialah karena pokok permohonan para pemohon tidak berasalan menurut hukum.
MK berpendapat kalau urusan batasan usia capres dan cawapres itu menjadi ranah kewenangan DPR dan Presiden untuk membahas dan memutuskannya dalam pembentukan undang-undang.
Terlebih lagi, Pasal 6 Ayat 2 UUD 1945 menyatakan syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur dengan undang-undang, dalam hal ini batas usia capres dan cawapres termasuk syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
MK juga menolak gugatan terkait batas usia minimal capres-cawapres yang diajukan oleh Partai Garuda.
Permohonan yang dimaksud terdaftar sebagai perkara dengan nomor 51/PUU-XXI/2023. Gugatan diajukan oleh Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana dan Sekretaris Jenderal Partai Garuda Yohanna Murtika.
Dalam pengambilan keputusan, terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah.
Adapun salah satu pertimbangan MK menolak permohonan tersebut ialah frasa "berusia paling rendah 40 tahun" dalam Pasal 169 huruf Q UU 7/2017 sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara ternyata tidak melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.
TERPOPULER
