Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan anggaran sekitar 36,34% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau setara dengan Rp 27,11 triliun sebagai upaya meningkatkan kualitas infrastruktur Jakarta, termasuk dalam pengelolaan sampah.
Peningkatan kualitas infrastruktur ini terbagi menjadi lima, yakni pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), peningkatan kualitas pengelolaan sampah, pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan peningkatan kapasitas serta kualitas jalan dan jembatan.
Peningkatan kualitas pengelolaan sampah difokuskan pada pembangunan Landfill Mining dan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Pemprov DKI juga bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mengolah sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) buat Co-Firing Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Saat menandatangani Kesepakatan Bersama dengan PLN, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta memiliki target utama untuk mengurangi sampah kota dan mengelola sampah di Jakarta dengan strategi yang efisien.
“Dalam penyelesaian sampah ini kita harus efisien dan mengurangi biaya. Pemprov DKI dan PLN bersama-sama menuntaskan persoalan sampah. Dengan dukungan PLN, permasalahan sampah Jakarta yang terus-menerus ada sedikit demi sedikit bisa kita selesaikan bersama,” ujarnya.
Dalam memproduksi 1 ton BBJP diperlukan 3 ton sampah. Dalam satu hari, PLN membutuhkan 1.000 ton BBJP, sehingga Pemprov DKI bisa mengolah 3.000 ton sampah setiap hari. Biomassa yang berasal dari sampah ini digunakan untuk memasok kebutuhan di PLTU Lontar, Suralaya, Labuan, Pelabuhan Ratu, dan Indramayu.
Tak hanya mengurangi volume sampah yang tertimbun, lewat pengelolaan sampah jadi BBJP ini PLN dan Pemprov DKI bisa mengurangi emisi karbon. Sebab, sampah yang berada di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) mengeluarkan emisi tersendiri. Sedangkan ketika diubah menjadi biomassa co-firing, sampah justru berperan dalam mengurangi emisi karbon di PLTU.
Tidak hanya hanya itu, Pemprov DKI juga bekerja sama dengan PT Indocement sebagai off-taker RDF untuk hasil pengolahan sampah di TPST menjadi bahan bakar alternatif.
Pemprov DKI juga ingin mengoptimalkan pengelolaan sampah di hulu (melalui Kurangi, Pilah Olah, dan Jakarta Recycle Center), Tengah (TPS, TPS 3R/Reduce-Reuse-Recycle), TPS B3/Bahan Berbahaya Beracun, dan pengangkutan), serta Hilir (RDF, Landfill Mining, PLTSa/Pembangkit Listrik Sampah, Komposing, Rumah Maggot).
Dibandingkan Intermediate Treatment Facility (ITF), RDF memiliki keunggulan, seperti nilai investasi lebih kecil, waktu pembangunan yang relatif lebih cepat, serta biaya operasional yang lebih murah.
Pengoperasian RDF Plant di TPST Bantargebang sudah terealisasi pada Juni 2023 dengan input sampah 1.460 ton dan output RDF yang dikeluarkan 534 ton. Sedangkan pada Juli 2023, input sampahnya 4.048 ton dan output RDF 1.461 ton. Sementara pada Agustus 2023, input sampah 5.257 ton dan output RDF 1.814 ton.
Investasi pada pengolahan RDF, lanjut Pj. Gubenur Heru, merupakan salah satu upaya mengurangi tonase sampah di Jakarta. Pengelolaan RDF dapat bermanfaat untuk menjadi bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar fosil (batu bara) di sektor industri.
"Pemda DKI tidak mengeluarkan biaya lainnya, selain investasi peralatan yang ada di sini dan upah tenaga kerja. Dengan adanya income dari hasil RDF ini, bisa untuk menambah investasi lagi, serta menambah atau merawat lokasi RDF ini. Kemudian, tujuan akhirnya juga tercapai, yakni mengurangi beban sampah yang ada di Bantargebang dan beban sampah yang ada di DKI Jakarta," ungkap Heru.
Pemprov DKI Jakarta pun terus mengembangkan sistem persampahan mereka dengan rumah maggot. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto, RDF ini cocok diterapkan di Bantargebang dan Jakarta, mengingat kondisi wilayah yang bersuhu panas, sehingga mendukung proses pengeringan secara alami dalam pengolahan sampah. Selain itu, dalam prosesnya, RDF masih membutuhkan tenaga manusia, sehingga dapat menyerap tenaga kerja di bidang lingkungan hidup.
RDF di Bantargebang dibangun di lahan seluas 74.914 meter persegi yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung, seperti kantor pengelola, laboratorium, gudang produk, jembatan timbang, kantor pemadam kebakaran, pencucian truk, workshop, gardu listrik, ruang kendali, dan instalasi pengolahan air limbah.
TERPOPULER
