Infografis
Suara.com - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan kembali menggelar sidang pemeriksaan terhadap hakim konstitusi secara tertutup.
Ketua MKMK Jimly Assiddiqie mengatakan, tiga hakim konstitusi yang akan menjalani sidang hari ini ialah Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic Foekh, dan Guntur Hamzah.
"Tiga lagi, Pak Daniel dan Pak Guntur. Pak Wahid kami periksalah khusus," kata Jimly di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).
Ketiganya akan menjalani sidang secara satu per satu dalam kasus dugaan pelanggaran etik terkait putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Jimly menjelaskan, Wahiduddin akan diperiksa secara khusus. Sebab, Wahiduddin juga merupakan anggota MKMK. Dengan begitu, Wahiduddin nantinya akan diperiksa hanya dengan Jimly dan Bintan Siregar.
"Ya, Pak Wahid kami periksa juga supaya adil. Iya, jadi kami memeriksa hakim, dia diam saja, ya kan sama teman kayaknya. Makanya, kami akan periksa secara khusus," ujar Jimly.
Sebelumnya, MKMK telah memeriksa enam hakim konstitusi. Pada Selasa (31/10/2023), MKMK memeriksa Ketua MK Anwar Usman dan dua hakim konstitusi lainnya yaitu Arief Hidayat dan Enny Nurbaningsih. Kemudian pada Rabu (1/11/2023), MKMK memeriksa Saldi Isra, Manahan Sitompul, dan Suhartoyo.
Sekadar informasi, laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim disampaikan sejumlah pihak lantaran MK mengabulkan sebagian gugatan dalam perkara 90/PUU-XXI/2023.
Dalam putusan itu, MK memperbolehkan orang yang berusia di bawah 40 tahun menjadi capres atau cawapres jika pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah melalui pilkada.
Baca Juga: Jimly Asshiddiqie Dilaporkan Atas Dugaan Rangkap Jabatan: Orang-orang Cari Masalah Saja
"Mengadili, satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu nomor 182 tambahan lembaran negara nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang memiliki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah," kata Ketua MK Anwar Usman, Senin (16/10/2023).
