Tekankan Jenderal Agus Harus Netral, Fraksi PDIP Tanya Panglima TNI Berani Tolak Perintah Presiden atau Tidak?

Suara.com - Sejumlah anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan KSAD Jenderal TNI Agus Subiyanto untuk tetap neteral. Agus merupakan calon tunggal panglima TNI untuk menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono.

Hal itu disampaikan saat Agus hadir dalam rapat kerja antara Komisi I DPR bersama Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono beserta KSAL dan KSAU.

TB Hasanuddin, misalnya, ia menyampaikan tentang banyaknya pertanyaan dari publik mengapa Agus begitu cepat direkomendasikan sebagai calon Panglima TNI. Padahal baru beberapa hari dilantik menjadi KSAD.

"Banyak orang yang mempertanyakan, mengapa hanya beberapa hari menjadi KSAD kemudian menjadi (calon) panglima TNI. Bagi saya pribadi tidak ada masalah, karena klausal dalam Undang-Undang TNI dikatakan hanya seperti ini," kata Hasanuddin, Selasa (7/11/2023).

Ia mengatakan calon Panglima TNI memang dari anggota aktif yang sedang menjabat sebagai kepala staf angkatan, baik darat, udara, dan laut.

"Dan di situ tidak ada klausal harus satu jam, dua jam, tiga jam, satu tahun, dan dua tahun, tidak ada. Jadi tidak ada ketentuan itu sehingga Bapak tidak menyalahi aturan. Maksud saya presiden Bapak tidak menyalahi aturan," kata Hasanuddin kepada Agus.

Kendati tidak ada aturan yang dilanggar terkait jalan Agus menjadi calon Panglima TNI, Hasanuddin mengingatkan agar Agus harus netral dalam mengemban jabatan ke depan.

"Hanya saja tentu ya, saya kira suara ini suara rakyat, suara seluruh fraksi, kalau nanti (calon) panglima sudah beneran jadi panglima, tentunya akan mengendalikan para prajurit darat, laut, udara. Memohon dengan hormat untuk tetap mengikuti aturan perundang-undangan bahwa prajurit TNI itu harus netral dan tidak berpolitik praktis," tutur Hasanuddin.

"Dua kalimat ini saya kira kita sepakati bersama dan kalau Bapak tetap mengikuti aturan, insyaallah Bapak akan jadi panglima idaman kita semua. Ini baru harapannya," sambungnya.

Sementara, Utut Adianto yang merupakan Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDIP juga menekankan netralitas kepada Panglima TNI saat ini maupun Panglima TNI berikutnya.

Utut bahkan menanyakan, apakah kemudian nantinya Panglima TNI dapat berani menolak perintah presiden selaku panglima tertinggi bila perintahnya melawan hukum.

"TNI selama ini netral. Panglima TNI bosnya siapa? Presiden. Presiden sebagai Panglima tertinggi bilang A, sagggup enggak bapak menolak, kalau perintah itu melawan hukum? Pak KSAD sudah disurati bakal jadi, menurut yang saya dengar bakal jadi calon panglima," kata Utut.

"Bapak juga mesti latihan bapak akan menjadi panglima di saat turbulensi, hari-hari ini bukan hari-hari yang biasa, banyak anomali politik," tandasnya.

Fit and proper test

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pelaksanaan fit and proper test calon Panglima TNI dilakukan antara 15 atau 16 November. Jenderal TNI Agus Subiyanto merupakan calon tunggal Panglima TNI.

Ia berujar sebelum pelaksanaan fit and proper tes, pimpinan DPR lebih dulu melakukan Rapim dan Bamus pada pekan depan. Setelahnya, baru dilakukak rangkaian fit and proper test terhadap Jenderal TNI Agus Subiyanto.

"Sehingga menurut saya kami akan on the track aja sesuai dengan jadwal-jadwal yang nanti akan ditentukan oleh rapim dan bamus, mungkin perkiraan fit and proper antara tanggal 15 atau 16, kira-kira begitu," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/11/2023).