Sementara itu, Agus menyampaikan tentang beberapa hal yang telah ia paparkan dalam fit and proper test. Mulai profesionalisme prajurit TNI, di mana profesionalisme prajurit, selain peningkatan sumber daya manusia juga akan didukung oleh alutsista.
Kemudian, lanjut Agus tentang kesejahteraan prajurit, terutama di daerah-daerah operasi, daerah terpencil ataupun satuan-satuan baru yang perlu mendapatkan perhatian. Mulai dari rumahnya, kemudian juga sarana prasarana umum yang lain.
"Yang pokoknya mungkin tentang netralitas TNI. Saya sudah sampaikan kepada Komisi I bahwa kita TNI koridornya sudah jelas bahwa netralitas TNI harga mati," kata Agus.
"Yang pertama Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004, yaitu kita tidak boleh berpolitik praktis, kemudian juga Undang-Undang tentang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, apabila TNI berpolitik praktis, akan dikenakan hukuman pidana atupun disiplin, hukuman disiplin dari atasannya," sambungnya
Agus mengatakan dirinya juga sudah menjelaskan kepada Komisi I terkait bagaimana langkah-langkah netralitas TNI
"Salah satunya memberikan buku saku yang harus dipunyai oleh seluruh prajurit, kemudian juga memberikan penyuluhan, penekanan," kata Agus.
