Suara.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, mengatakan ada penegasan dari pihaknya tentang netralitas terhadap calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Penegasan itu dilakukan dalam sesi pendalaman fraksi saat fit and proper test Agus.
"Jadi pendalaman itu ya, saya bisa melihat dan membaca peta kelompok-kelompok yang menekankan dan meminta agar panglima TNI itu netral dan tidak berpolitik praktis adalah PDIP, PKB, kemudian NasDem, kemudian PKS, kemudian PPP," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023).
Sementara fraksi lainnya, lebih berbicara kepada hal-hal teknis berkaitan dengan alutsista hingga kesejahteraan prajurit. Fraksi lain yang dimaksud adalah Partai Gerindra, Partai Golkar dan PAN yang diketahui telah mengusung Capres Prabowo Subioanto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
"Kemudian yang lain ya berbicara soal alutsista, berbicara soal kesejahteraan prajurit, sehingga orang awam pun, seperti saya sudah bisa membuat kesimpulan, oh ini ada petanya seperti ini. Kira-kira begitu lah," kata Hasanuddin.
Hasanuddin berujar bahwa Agus selaku Panglima TNI menyampaikan dirinya akan netral. Hasanuddin lantas menanyakan bagaimana cara menjaga netralitas prajurit.
Dalam kesempatan ini Hasanuddin juga sempat mencatat poin-poin penjelasan dari Agus untuk kemudian melakukan pengawasan ke depan
"Saya kejar besok-besok. Buat amunisi. Semua orang kalau mau berbicara panduannya arahannya, pada Undang-Undang TNI, ya harus seperti ini dong. Jangan digeser. Apalagi dipakai TNI untuk kepentingan politik praktis tapi untuk kepentingan politik negara yes," kata Hasanuddin.
Poin pertama yang menjadi penjelasan dari Agus perihal netralitas TNI adalah penekanan aspek yuridis sesuai dengan UU TNI dan UU pemilu. Di mana ditegaskan prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis.
"Kedua, kami akan memberi ancaman berupa sanksi berupa tindakan disiplin dan pidana bagi mereka yang melakukan pelanggaran tidak netral," kata Hasanuddin mengulang poin kedua yang disampaikan Agus.
Ketiga, Agus selaku Panglima TNI akan terus melakukan pengawasan melekat dan perintah kepada pangdam-pangdam untuk membuat buku saku untuk dipedomani para prajurit.
"Kemudian, akan segera membuat hotline pengaduan masyarakat," kata Hasanuddin.
Kelima, Panglima TNI akan melakukan sosialisasi penyuluhan kepada semua prajurit tentang pentingnya netralitas di tubuh TNI.
"Keenam, Panglima TNI akan memonitor langsung. Kalau dari sini, is enough. Bagus lah ya," kata Hasanuddin.
Netralitas TNI Harga Mati
Komisi I DPR telah menyetujui penetapan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI. Ketua Komisi I Meutya Hafid memberikan pesan agar Agus menjaga netralitas dan profesionalitas prajurit.
"Adapun pesan-pesan yang dititipkan oleh Komisi I, di antaranya adalah netralitas TNI, yang kedua profesionalitas prajurit, kemudian kesejahteraan prajurit dan lain-lain nanti bisa beliau tambahkan," kata Meutya di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Senin (13/11/2023).
