Suara.com - Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mendatangi SDN Malaka Jaya 10, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Selasa (28/11/2023). Sidak ini dilakukan berkaitan dengan dugaan seorang guru agama kristen yang disunat gajinya dari Rp 9 juta jadi Rp 300 ribu.
Kepala Suku Dinas Pendidikan I Jakarta Timur, Mohamad Fahmi, mengatakan tujuan Heru mendatangi sekolah itu untuk bertanya langsung kepada Kepala Sekolah. Heru ingin mengetahui benar atau tidaknya dugaan guru honorer tidak mendapatkan haknya seperti yang ramai diberitakan.
“Pak Pj Gubernur juga tanya langsung ke kepala sekolah kenapa sebabnya dipanggil dua-duanya. Mereka sudah memberi keterangan sesungguhnya,” ujar Fahmi dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023).
Menurut Fahmi, kepala sekolah dan guru honorer yang bersangkutan telah dipanggil oleh Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada Jumat (24/11).
Kemudian, kepala sekolah juga di-BAP di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur pada Senin (27/11) kemarin.
“Dan sekarang diperiksa di Inspektorat. Nanti yang memutuskan inspektorat,” ucap Fahmi.
Fahmi menambahkan, Heru meminta Inspektorat dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan ini sebelum meninggalkan sekolah.
“Bahwa beliau justru mencari sebab musabab peristiwa ini terjadi. Pemanggilan oleh Dinas Pendidikan sudah dan diminta dilakukan oleh Inspektorat karena kewenangan inspektorat untuk pemeriksaan,” pungkas Fahmi.
Sebelummya, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak mengungkapkan guru yang berstatus honorer hanya menerima upah sebesar Rp 300.000 per bulan padahal menandatangani kuitansi penerimaan gaji sebesar Rp 9 juta.
Baca Juga: Guru Agama Kristen SMPN 98 Lenteng Agung Tetap Mengajar Meski Tak Digaji, Alasannya Panggilan Jiwa
Diketahui guru tersebut mengajar agama Kristen di SDN Malaka Jaya 10, Duren Sawit, Jakarta Timur.
"Masa guru punya posisi penting dan strategis honor mereka hanya Rp 300.000?" kata Johnny kepada wartawan, Sabtu (25/11/2023).
Guru tersebut, lanjut Johnny, dijanjikan oleh kepala sekolah mendapatkan gaji sebesar Rp 9 juta tetapi hanya mendapatkan Rp 300 ribu per bulan.
"(Dijanjikan) kepala sekolah sejak tahun lalu," ungkap dia.
