Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni bertemu dengan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X. Dalam pertemuan itu mereka membahas soal pernyataan kontroversi kadernya, Ade Armando soal politik dinasti di Yogyakarta.
"Saya sampaikan juga sikap tegas Ketum PSI, Mas Kaesang Pangarep, bahwa PSI adalah partai yang taat konstitusi, UUD dan UU jelas-jelas menjamin keistimewaan DIY," kata Raja dalam keterangannya, Kamis (7/12/2023).
"Siapa saja kader PSI, yang tidak percaya UUD dan UU, termasuk Bang Ade Armando, silakan keluar dari PSI," tambah dia.
Lebih lanjut, Raja menjelaskan bahwa Sri Sultan mengikuti pemberitaan soal Ade Armando. Sri Sultan yang juga kerap disebut Ngarso Dalem juga mengetahui bahwa Ade telah meminta maaf.
"Beliau menganggap masalah ini sudah selesai, jangan diperbesar, biarkan saja berlalu mengikuti waktu tanpa perlu ada pernyataan dan aksi baru yang justru akan memicu kericuhan baru di tengah masyarakat," tutur Raja.
Persilakan Ade Armando Keluar
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep menegaskan PSI merupakan partai yang taat pada konstitusi dan Undang-Undang menyangkut tentang DIY.
Kaesang mempersilakan Ade Armando untuk keluar dari partainya bila tidak bisa mengikuti aturan konstitusi.
"Kami partai PSI taat pada aturan konstitusi, apalagi yang menyangkut Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Kaesang di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/12/2023) malam.
Baca Juga: Beda Latar Belakang Keluarga Selvi Ananda dan Erina Gudono, Sederhana vs Bukan Kalangan Sembarangan
Ade Armando dan kader partai lainnya yang tidak bisa mengikuti UU atau Undang-undang Dasar (UUD) 1945 kata Kaesang, untuk keluar dari partai. Terkhusus untuk Ade Armando yang sudah menyinggung dinasti di Yogyakarta.
