Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab permohonan praperadilan yang diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej serta dua anak buahnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
Pada persidangan hari kedua, Selasa (19/12/2023) dengan agenda mendengarkan jawaban, KPK menyebut permohonan praperadilan yang diajukan Eddy bersama dua anak buahnya, Yosi Andika Mulyadi, dan Yogi Arie Rukmana, tidak jelas. Hal itu tertuang pada eksepsi yang dibacakan tim biro hukum KPK.
"Menerima dan mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. Menyatakan permohonan praperadilan merupakan materi pokok perkara. Menyatakan permohonan praperadilan tidak jelas (obscuur libef)," kata biro hukum KPK.
Sementara dalam pokok perkara, KPK meminta agar hakim yang menyidangkan, menolak praperadilan yang diajukan ketiganya.
"Atau setidaknya menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima," kata biro hukum KPK.
Terkait upaya pemblokiran rekening bank dan pencegahan ke luar negeri kepada ketiganya, KPK meminta dianggap sah secara hukum.
"Menyatakan tindakan termohon (KPK) dalam melakukan pemblokiran rekening, penggeledahan, penyitaan, dan larangan bepergian ke luar negeri terhadap diri para pemohon adalah sah dan berdasar hukum dan mempunyai kekuatan mengikat," jelas biro hukum KPK.
Sebagaimana diketahui, Eddy dan dua anak buahnya menggugat KPK lewat praperadilan, karena ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
Mereka diduga menerima suap dan gratifikasi Rp 8 miliar dari Direktur Utama PT Cirta Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan.
Baca Juga: Lewat Saksi Ini, KPK Usut Dugaan Eddy Hiariej Bisa Urus Kasus
Pemberian uang itu untuk menyelesaikan tiga perkara Helmut di Kementerian Hukum dan HAM, serta Bareskrim Polri.
KPK baru menahan Helmut di Rutan KPK untuk 20 hari pertama, tehitung sejak tanggal 7 sampai dengan 26 Desember 2023.
Sedangkan Eddy dan dua anak buahnya belum ditahan. KPK memastikan segera memanggil ketiganya untuk dilakukan penahanan.
