Tungku Smelter Pabrik Nikel China di Morowali Meledak, WALHI Sulteng: Jatuhkan Sanksi Tegas ke PT IMIP!

Suara.com - Walhi Sulawesi Tengah mendesak pemerintah turun tangan untuk segera menindaklanjuti kasus kecekelakaan kerja terkait ledakan tungku smelter di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Tungku smelter yang meledak itu milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (PT ITSS).

"Produksi PT IMIP harus segera dihentikan, dan memberikan sanksi tegas terhadap PT IMIP. Mengingat korban tidak sedikit dan seringkali terjadi kecelakaan kerja seperti ini," kata Kepala Advokasi dan Kampanye WALHI Sulteng, Aulia Hakim dalam keterangan yang diterima Suara.com, Minggu (24/12/2023).

Ia menegaskan bahwa pemrintah jangan hanya kampanye hilirisasi nikel saja dengan angin surga atas keuntungan yang diperoleh tanpa melihat kenyataan dilapangan.

"Nyawa melayang, hidup sengsara akibat kawasan yang kacau dan amburadul," ujarnya.

Walhi Sulteng juga mendesak pemerintah menghentikan situasi yang tidak di lingkungan PT IMIP, sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 3 tahun 2020, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 113, bahwa suspensi Kegiatan Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada Pemegang IUP dan IUPK jika terjadi keadaan yang kahar seperti yang disebutkan huruf (a) dalam pasal 113. Penjelasan keadaan kahar antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemik, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam maupun non alam diluar kemampuan manusia.

Kronologi Kejadian

Kecekelakaan kerja kembali terjadi di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) pada Minggu (24/12). Terjadi ledakan tungku smelter milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (PT ITSS) yang merupakan anak usaha Tsingshan Group asal Tiongkok. 

Dalam kronologi yang dihimpun WALHI Sulteng, ledakan itu terjadi pada pukul 05.30 Wita. Menurut kesaksian, salah seorang karyawan Ferosilikon PT ITSS tengah melakukan perbaikan tungku, kemudian melakukan pemasangan plat besi pada bagian tungku tersebut sehingga mengakibatkan ledakan yang memicu beberapa tabung oksigen disekitar area juga ikut meledak.

Hingga saat ini, tercatat korban sebanyak 35 orang, 12 di antaranya meninggal dunia. Selain itu korban lainnya mengalami luka bakar berat dan dalam pertolongan medis. Saat ini semua korban masih dirawat di Klinik 1 dan klinik 2 milik PT IMIP, namun dengan keterbatasan fasilitas dan daya tampung yang besar, sehingga para korban tengah dirujuk ke RSUD Morowali untuk penanganan lebih lanjut.

Terus Berulang

Ironisnya kejadian ini bukanlah kali pertama kecelakaan kerja yang terjadi di kawasan industri nikel tersebut.
Menurut catatan WALHI, pada 22 Desember 2022 lalu, dua pekerja mengalami kecelakaan serupa akibat ledakan tungku yang terjadi di kawasan industri nikel milik PT Gunbuster Nickel Industri, sebuah perusahaan besar asal Tiongkok yang beroperasi di kabupaten Morowali Utara, yang merenggut nyawa Nirwana Sale dan Made Defri.

Belum lagi pada 27 april 2023 lalu, dua pekerja dumping milik PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Industry, yang juga berada dalam kawasan PT IMIP mengalami kecelakaan kerja sehingga merenggut nyawa Arif dan Masriadi.

“lagi-lagi kita melihat bagaimana pekerja yang ditumbalkan guna mengejar keuntungan semata. Kecelakaan kerja diakibatkan karena penyediaan APD atau alat keselamatan yang tidak pernah dipatuhi oleh perusahaan, ditambah paraturan jam kerja yang semena-mena, rotasi kerja yang kacau, dan juga perlatan yang dioperasikan tidak terkontrol merupakan pemicu kecelakaan itu terjadi,” sebut Aulia.

Sitem K3 dan Sanksi

Prosedur K3 pertambangan mengacu pada Peraturan Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) nomor 38 Tahun 2018 tentang penerapan SMK3 Pertamabangan dan Mineral, sehingga ketika kecelakaan terjadi dan terjadi berkali-kali menjadi pertanyaan serius. Perlu ditelusuri, apakah PT IMIP telah menerapkan sistem Manajeman Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja Pertambangan (SMK3P) dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga kecelakaan yang terjadi seperti sebelumnya sampai saat ini mewajibkan pemerintah untuk mendesak IMIP segera melakukan audit eksternal atas kecelakaan yang terjadi.