REGIONAL:
Suara.com - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menilai Firli Bahuri panik karena surat pengunduran dirinya sebagai pimpinan lembaga antikorupsi itu, belum dapat diproses Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Surat pengunduran dirinya belum dapat diproses karena Ketua KPK nonaktif itu menggunakan frasa 'berhenti,' bukan mengundurkan diri.
Yudi menilai, Firli meniru cara mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli yang mengundurkan diri, saat dugaan pelanggaran etik diproses Dewan Pengawas (Dewas KPK).
Lantaran sudah mundur, Dewas KPK saat itu tidak bisa memproses dugaan pelanggaran etik Lili.
"Ya Firli panik, berkejaran dengan waktu. Dia ingin meniru Lili Pintauli. Di mana Lili Pintauli secepat mungkin mengundurkan diri, dan kemudian turun keppres (persetujuan mundur dari presiden)," ujar Yudi melalui keterangannya yang diterima Suara.com, Selasa (26/12/2023).
Namun, upaya Filri untuk lolos dari sanksi etik, disebut Yudi sudah terlambat. Mengingat Dewas KPK sudah memutuskan hasil sidang etik, dan akan dibacakan pada Rabu 27 Desember 2023.
Belum lagi, revisi surat pengunduran dirinya disampaikan Firli pada hari libur, yakni pada Sabtu 23 Desember lalu. Sehingga menurut Yudi, upaya Firli untuk lolos dari sanksi etik sudah tidak bisa.
Yudi berharap dalam keputusan presiden (keppres) yang menyetujui pengunduran diri Firli nanti, ditambahkan hasil sanski etik Dewas KPK sebagai salah satu pertimbangannya.
"Yang saya harap besok, sanksinya, sanksi berat. Dan dia diminta untuk mengundurkan diri sehingga klop. Dia mengajukan mengundurkan diri, kemudian sanksi dari Dewas KPK sanksi berat bahwa sanksi dia harus mengundurkan diri," katanya.
Surat Tanggapan Mensesneg
Sebelumnya, Firli bilang, pada Jumat 22 Desember mendapatkan surat dari Menteri Sekretaris Negara sebagai tanggapannya surat pengunduran dirinya yang dikirimnya pada 18 Desember 2023.
"Yang pada pokoknya menyampaikan bahwa permohonan saya kepada Presiden RI untuk memproses pemberhentian dengan hormat dari jabatan Ketua KPK masa jabatan 2019-2024 tidak dapat diproses lebih lanjut mengingat pemberitahuan/pernyataan berhenti bukan merupakan salah satu syarat pemberhentian Pimpinan KPK," jelas Firli.
Diakuinya, dalam Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 terkait syarat-syarat pengunduran diri pimpinan atau anggota KPK, tidak memuat kata 'berhenti.'
Di dalamnya hanya terdapat, meninggal dunia, berakhir masa jabatannya, melakukan perbuatan tercela, menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan,berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya, mengundurkan diri; atau dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang.
Revisi surat penguduran diri telah dikirimkan Firli pada Sabtu, 23 Desember 2023. Dia berharap pengunduran dirinya segera diproses presiden Jokowi.
TERPOPULER