Suara.com - Ramainya isu pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi oleh sejumlah kelompok masyarakat semakin menghangatkan situasi politik Indonesia saat ini.
Saat ditanya awak media mengenai hal ini, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan pentingnya seorang pemimpin menjalankan amanah rakyat.
“Yang penting bagi seorang pemimpin harus itu jalankan sesuai amanah untuk rakyat. Ketika pemimpin menjalankan tugasnya, maka tak akan ada isu-isu terkait dengan pemakzulan itu," ucap Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (17/1/2024).
"PDI Perjuangan tetap apapun pemakzulan politik memiliki suatu resiko-resiko politik dan kita berharap ini sebagai mekanisme kritik agar direspon sebaik-baiknya,” Hasto menambahkan.
Sekjen TPN Ganjar-Mahfud ini juga mengingatkan, pentingnya Pemilu 2024 ini menjadi warisan dari Presiden Jokowi, di mana berjalan dengan adil dan penuh netralitas.
“Agar diharapkan Pemilu menjadi legacy bagi Presiden Jokowi meskipun persepsi yang muncul di kalangan rakyat sulit untuk mengharapkan adanya netralitas dari aparatur negara, karena kerancuan di dalam menjabarkan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden dan juga sekaligus anak dari Presiden Jokowi,” ungkapnya.
Selain itu Hasto meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
“Tetapi sebagai mekanisme kritik kami harapkan ini dapat direspon. Sekiranya tak direspon akan muncul gerakan yang makin besar inilah yang dikhawatirkan oleh PDI Perjuangan,” tuturnya.
Karena itu, menurutnya masih ada waktu meyakinkan rakyat bahwa aparatur negara bahkan pemimpinnya bisa membawa Pemilu 2024 ini tanpa intervensi dan intimidasi.
“Masih ada 26 hari ke depan untuk mengubah suatu policy setiap pemimpin satunya kata dan perbuatan, sehingga Pemilu dapat berjalan dengan baik dengan menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat tanpa intervensi kekuasaan tanpa intimidasi,” pungkasnya.
TERPOPULER
