Suara.com - Beredar informasi mengenai Mahfud MD yang bakal mundur dari posisinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI. Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga itu diinfokan bakal mengumumkannya, Selasa (23/1/2024) malam ini.
Kabarnya, pengumuman itu bakal disampaikan dalam acara 'Tabrak Prof!' Semarang yang disiarkan secara daring. Kegiatan itu merupakan ajang kampanye sekaligus dialog masyarakat dengan Mahfud bertajuk konsultasi hukum.
Menanggapi isu ini, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim membantahnya. Ia menyebut tidak ada informasi valid soal mundurnya Mahfud.
Baca juga:
- Mahfud MD Diminta Mundur dari Posisi Menkopolhukam Jokowi
- Sikap Mahfud MD Tak Mau Jawab Pertanyaan Gibran Disorot, Netizen Kaitkan Kisah Imam Syafi'i Berdebat dengan Orang Bodoh
"Isu tersebut tidak benar. Tidak ada," ujar Chico Hakim kepada wartawan, Selasa (23/1/2024).
Sebelumnya, Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mengakui meminta Mahfud MD mundur dari barisan kabinet Presiden Jokowi. Menurut Ganjar, sangat penting bagi Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam.
"Ini penting karena kami ingin menghindari adanya konflik kepentingan. Kami tak ingin ada konflik kepentingan antara konstestan pilpres dengan posisi menteri," kata Ganjar Pranowo saat berada di Pondok Pesantren Manbaul Hikmah, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
Ganjar Pranowo mengakui mengkhawatirkan adanya konflik kepentingan apabila ada kontestan Pilpres 2024, baik capres ataupun cawapres, tapi masih memegang jabatan kenegaraan.
Tak hanya itu, Ganjar juga mengkritik sejumlah pejabat yang menggunakan fasilitas negara untuk kampanye politik.
"Ada pejabat negara yang memakai fasilitas negara untuk kampanye politik tapi berkedok kunjungan kerja," kritiknya.
Selain menyalahi aturan, Ganjar menilai praktik seperti berisiko tinggi karena masyarakat dapat menilai niat sebenarnya di balik "kunjungan kerja" tersebut. Soal pengunduran diri Mahfud, dia mengatakan sudah menyampaikan dan mendiskusikan dengan yang bersangkutan.
Ganjar menambahkan, dirinya juga sudah berdiskusi dengan Mahfud untuk mendorong perubahan aturan perizinan soal pejabat sekelas menteri atau wali kota untuk tetap menjabat meskipun maju dalam pilpres.
"Kami akan mendorong perubahan itu, supaya proses politik lebih adil dan transparan. Masyarakat juga tidak lagi meragukan sumber bantuan sosial maupun fasilitas lainnya dalam kampanye," tegasnya.
TERPOPULER
