Jokowi Bilang Presiden hingga Menteri Boleh Berpihak, Pengamat: Kan Problemnya Abuse of Power

Suara.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago merespons pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut presiden hingga menteri boleh berkampanye dan memihak pada kontestasi Pemilu 2024, dengan pengecualian tidak menggunakan fasilitas negara

Pangi menilai, pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, bahkan menurutnya sudah terjadi.

"Cuma kan problemnya abuse of power ini menempel ke pejabat kita. Baik menteri ataupun pejabat-pejabat terkait. Sehingga potensi abuse of power itu, penyalahgunaan kekuasaan (lewat) fasilitas negara, kepentingan elektoral itu terang benderang terjadi," kata Pangi saat dihubungi Suara.com, Rabu (24/1/2024).

Dia kemudian menganalogikan antara menteri bekerja untuk negara, dengan bekerja untuk kepentingan politiknya sudah sangat sulit dibedakan.

"Ya, sorry to say, come on. Bagaimana cara membedakannya, bahwa tidak menggunakan fasilitas negara," tegasnya.

Kemudian ia mencontohkan adanya sejumlah menteri yang bergabung menjadi tim pemenangan, termasuk menteri yang mecalonkan diri sebagai capres atau capres, menurutnya sudah tidak fokus bekerja untuk negara.

"Faktanya menteri-menterinya seperti, sekarang Erick Thohir, Bahlil, termasuk kepala daerah seperti Gibran, seperti Khofifah itu kan sudah tergelincir ke abuse of power," ujarnya.

"Termasuk Menkopolhukam (Mahfud MD), kemudian Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, itu kan sudah kehilangan fokus. Konsentrasinya sudah enggak ada mengurus kementerian, sudah fokus mengurus kepentingan elektoral masing-masing," sambungnya.

Pernyataaan Jokowi

Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak dan berkampanye, termasuk bagi seorang Presiden.

Hal itu ditegaskan Jokowi saat ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tidak ada hubungan dengan politik justru jadi tim sukses.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Meski bisa ikut kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau kampanye.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh," kata Jokowi.

Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana memastikan tidak ada konflik kepentingan pejabat negara yang ikut kampanye.

"Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," katanya.