Suara.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima, bicara soal cinta pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun, dia mengaku sedih melihat Jokowi kekinian bertindak seperti ditugasi untuk mengeerjakan yang seharusnya tidak perlu dikerjakan sorang Kepala Negara.
Salah satunya adalah presiden turun langsung membagi-bagikan bantuan sosial (Bansos) demi kepentingan paslon tertentu dalam Pilpres 2024.
"Kita juga cinta Jokowi, partai yang pernah mengusung, Mas Abdee mengusung 2014, 2019, tapi kita mencintai Pak Jokowi dengan cara yang benar. Dengan cara yang menempatkan kehormatan bagi pak Jokowi," kata Aria di Media Center Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2024).
Menurutnya, kekinian Jokowi dicintai dengan cara yang tak benar, terkesan diminta untuk mengurusi hal yang ecek-ecek misalnya seperti turun langsung membagikan bansos demi kepentingan kemenangan paslon tertentu.
"Jangan disibukkan dengan ecek-ecek urusan sembako, urusan pupuk, itu urusan (menterinya)," tuturnya.
Ia lantas membandingkan bagaimana tugas dirinya di TPN Ganjar-Mahfud yang sibuk mengurusi rapat. Sementara ia melihat Jokowi sibuk mengurusi bansos, ia mengaku tak rela.
"Saya di sini urusi rapat bersama Pak Abdee bersama pak Arsjad. Masak presiden yang saya pilih tahun 2014 2019 ditugasi untuk bantu bagi sembako, saya gak rela. Saya gak rela terus terang," ujarnya.
"Ini yang saya kira ekspresi besok itu adalah bagaimana jika jaga NKRI ini dengan tetap meneruskan orang yang bisa blusukan adalah Ganjar Pranowo, orang yang bisa dekat dengan rakyat adalah Ganjar Pranowo dan pak Mahfud MD," sambungnya.
Bagi-bagi Bansos
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir-akhir ini tampak asik membagikan bantuan sosial atau bansos kesejumlah masyarakat yang ia kunjungi. Bansos tersebut baik berupa sembako ataupun uang tunai.
Tapi yang menarik Jokowi membagikan bansos tersebut tanpa melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang merupakan penanggung jawab pemberian bansos.
Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menjelaskan, program bansos adalah amanat dalam UU APBN yang dibahas dan disetujui secara bersama-sama antara pemerintah dan DPR. Sehingga jika pemerintah menjalankan program bansos tersebut sama saja telah menggunakan uang APBN.
Sri Mulyani pun mencontohkan bansos terkait Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako atau Bantuan langsung Tunai (BLT) merupakan tanggung jawab Kementerian Sosial, sehingga seharusnya penanggung jawab dan eksekutornya adalah kementerian tersebut.
"PKH dan Kartu Sembako itu eksekutornya adalah Kementerian Sosial, jadi dalam hal ini Kementerian sosial yang menjelaskan PKH dan Kartu Sembako termasuk apakah ada tambahan atau modifikasi (program bansos) nanti Ibu Menteri Sosial yang menjelaskan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang dilihat secara daring melalui kanal Youtube Kemenkeu, Selasa (30/1/2024).
Sementara untuk bantuan pangan atau beras, penanggung jawabnya adalah Bapanas atau Badan Pangan Nasional, tapi data penerima yang ditujukan untuk program tersebut harus mengacu pada data yang telah disepakati. Dalam arti ini data bisa bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Regsosek dari Badan Pusat Statistik (BPS).
"Eksekutornya PKH dan Kartu Sembako adalah Kementerian Sosial, tapi kalau bantuan pangan berupa beras eksekutornya Bapanas tapi datanya harus sesuai dengan yang disepakati," katanya.
