Suara.com - Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie merespons santai melihat adanya gelombang kritikan dari civitas akademika terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Grace menilai kritikan tersebut sebagai konsekuensi dari sistem demokrasi. Sebab sebagai warga negara civitas akademika juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya.
"Demokrasi itu memang berisik inilah konsekuensi yang harus kita tanggung dan menurut kami nggak apa-apa para akademisi itu kan juga warga negara," kata Grace kepada wartawan, Rabu (7/2/2024).
Baca Juga:
Sudah Ditunggu Di Bandara Sejak Jam 3 Pagi, Anies Terharu Sambutan Masyarakat Manado
Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Jokowi Tak Teruskan Cita-cita Soekarno, Ahok: Harusnya Kalteng
Ahok Bongkar Dalang Pemenjaraan Dirinya, Benarkah Sosok Ini?
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran tersebut juga menilai pendapat civitas akademika itu merupakan pandang pribadi bukan institusi. Terlebih beberapa di antaranya disebutnya merupakan pendukung salah satu pasangan capres-cawapres lain.
"Cukup disimak saja itu adalah pendapat pribadi bukan institusi dan mungkin mereka juga pendukung dari paslon lain sehingga punya opini yang demikian. Nggak apa-apa sah-sah saja," katanya.
Ramai-ramai Kritik Jokowi
Baca Juga: Apesnya Mahfud MD, Tiga Kali Kena Prank Presiden Jokowi, Terakhir Gara-gara Gibran Jadi Cawapres
Sebagaimana diketahui sejumlah civitas akademika di beberapa universitas ternama memberikan kritik terhadap sikap Presiden Jokowi di Pilpres 2024.
Kritikan tersebut pertama kali disampaikan civitas akademika dari Universitas Gadjah Mada (UGM) bertajuk Petisi Bulaksumur di Balairung UGM, Yogyakarta, Rabu (31/1/2024).
Petisi yang dibuat berdasarkan diskusi panjang ini dibacakan Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Prof Koentjoro. Di atas mimbar, Koentjoro yang ditemani sejumlah perwakilan guru besar menyampaikan sejumlah poin penting dalam petisi tersebut.
"Kami civitas akademika UGM menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial," tutur Koentjoro.
![Gubes Fakultas Psikologi UGM, Prof Koentjoro dan civitas akademika menyampaikan Petisi Bulaksumur di Balairung UGM, Yogyakarta, Rabu (31/01/2024). [Kontributor/Putu Ayu Palupi]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/01/31/59470-civitas-akademika-ugm.jpg)
Civitas akademika UGM, kata Koentjoro, juga menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi yang merupakan bagian dari keluarga besar alumni UGM.
Penyimpangan tersebut di antaranya berupa pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan keputusan batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres Prabowo Subianto.
Di sisi lain, juga terkait pernyataan politik Presiden Jokowi soal presiden dan menteri boleh berpihak dan kampanye. Menurutnya, pernyataan tersebut kontradiktif dengan pernyataan sebelumnya terkait netralitas.
"Keberpihakan (presiden) merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi," ungkapnya.
Pernyataan sikap dan petisi dari civitas akademika UGM tersebut lantas diikuti oleh beberapa universitas lain. Mereka di antaranya Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Andalas (Unand), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dan lain-lain.
