REGIONAL:
Suara.com - Video Ibu haji di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, viral, Selasa 13 Februari 2024. Ibu haji yang diketahui bernama Haji Atira tersebut mengaku akan mati-matian mendukung Calon Presiden Prabowo Subianto.
Bahkan, jika ada yang mengancam akan memenggal lehernya, Haji Atira akan tetap memilih Prabowo Subianto.
Pada video singkat yang beredar, seorang perempuan terdengar bertanya kepada Haji Atira. Kenapa sampai mati-matian mendukung Calon Presiden Prabowo Subianto.
"Sudah terlanjur saya suka. Tidak akan saya berpaling, meski ada yang mau potong leher saya," kata Haji Atira dalam bahasa Bugis.
Haji Atira menambahkan, meski tidak ada imbalan atau balasan dari Prabowo Subianto, dirinya akan tetap memilih Prabowo pada Pemilu besok.
"Orang lain mau memilih karena ada imbalan yang diberikan, kalau saya tidak," kata Haji Atira.
"Saya kasian lihat (Prabowo) karena sudah tua," tambahnya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan Hasbullah mengajak seluruh pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024 yang telah disediakan dan mengabaikan informasi hoaks atau tidak benar.
"Menghadapi masa tenang ini, sebaiknya pemilih sudah memutuskan, memikirkan siapa yang akan dicoblos nantinya pada hari H. Jadi masa tenang ini adalah waktu yang tepat. Karena masa kampanye sudah lewat," kata Hasbullah.
Pihaknya berharap di masa tenang ini tidak ada upaya provokasi atau cara yang bisa mengganggu jalannya proses Pemilu. Selain itu, masyarakat yang memiliki hak pilih bisa menentukan sendiri pilihan masing-masing.
"Kita berharap, masa tenang ini tidak ada provokasi antarpeserta Pemilu, tidak ada hal-hal negatif yang kemudian dimunculkan lagi pascakampanye yang luar biasa. Jadi, biarkan pemilih tenang di masa tenang, dan selanjutnya memilih sesuai dengan orangnya, memilih atas kesadaran penuh, siapa yang menjadi pilihannya," papar dia.
Saat ditanyakan bagaimana menangani dan mencegah terjadinya kecurangan dari internal penyelenggara, mantan tenaga ahli DPR RI ini menegaskan akan menindak secara tegas apabila itu orang dalam, namun tentunya sudah terbukti dengan bukti yang kuat.
"Kalau ada kecurangan, tunjukkan sama kami kecurangannya di mana. Karena kalau terkait dengan pengawasan, terkait dengan kecurangan itu kan ada di teman-teman Bawaslu, ada di teman-teman Panwas," ucapnya.
"Tapi, kalau dari sisi kekhawatiran terkait dengan penyelenggara teknis, kami di KPU untuk proses pungut hitung suara nanti dijelaskan sama kami, kekurangannya itu seperti apa, supaya kami melakukan penindakan terkait dengan aparatur kami yang melakukan kecurangan dalam proses pemungutan nanti di hari H," kata dia menegaskan
Mengenai dengan maraknya video viral yang kemudian terkesan menghakimi penyelenggara bahwa ada praktik kecurangan dan sebagainya adanya surat suara tercoblos lebih dulu, kata mantan pengurus IKA Unhas ini, tentu itu dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
"Banyak video-beredar sebenarnya itu video 2019. Video lama disebar dan seakan-akan dinisbatkan dengan apa yang terjadi hari ini. Padahal, khususnya untuk logistik, pengiriman logistik dalam proses. Ada yang sudah sampai di kecamatan, tinggal didistribusikan masing-masing PPS desa kelurahan ke TPS dan memang ada yang sudah sampai di daerah jauh," paparnya.
Sejauh ini, kata dia, pihaknya sedang sibuk memaksimalkan pola distribusi logistik semua daerah, mengingat tinggal sehari waktu yang tersisa untuk merampungkan distribusi logistik Pemilu baik kota maupun surat suara dapat tiba di 26.375 TPS yang tersebar pada 24 kabupaten kota se-Sulsel.
Mengenai dengan isu hoaks yang dimunculkan orang-orang tertentu, tambah dia, penyelenggara maupun masyarakat sebagai pemilih tidak perlu meladeni dan lebih baik diabaikan, sebab KPU sebagai penyelenggara Pemilu bekerja seusai dengan aturan perundang-undangan yang menjaga integritas serta independensi.
"Isu hoaks itu, ini sudah dicoblos dan semuanya itu video-video lama dimunculkan. Jadi, ada orang-orang tertentu yang secara tidak sadar mungkin atau memang secara sadar berupaya untuk melakukan pendangkalan terkait dengan proses Pemilu kita. Bukan menggagalkan, cuma selalu ingin menyoal, tapi tidak berbasis data," ungkapnya.
TERPOPULER