Infografis
"Siap," jawab Cak Imin dengan singkat.
Sebelumnya, Ganjar mengakui butuh dukungan dari partai-partai pengusung AMIN untuk menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Kekinian Ganjar juga telah meminta agar PDIP dan PPP menggulirkan hak angket.
Ganjar menyadari jika pihaknya tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR. Mereka membutuhkan dukungan partai pendukung pasangan nomor urut 1, Partai NasDem, PKS, dan PKB.
Ia menjelaskan, dengan keterlibatan Partai NasDem, PKS, PKB, serta PDI Perjuangan dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.
"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).
Adapun Usulan penggunaan hak angket kemungkinan akan diusung di pembukaan sidang DPR, pada Maret 2024. PDI Perjuangan dan PPP bersiap memimpin rencana itu.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, bahkan telah meminta rencana penggunaan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 dibicarakan dengan matang.
