Infografis
"Menikmati hidangan di menit-menit terakhir! Lumayanlah dari pada tidak sama sekali. Soal harga diri, urusan nanti," kata @RakhmadIrawan9.
Sebelumnya diberitakan, AHY yang hadir perdana di sidang kabinet ditanya terkait apakah dirinya menyiapkan waktu khusus bertemu Kepala Staf Presiden, Moeldoko di sela-sela kehadirannya di Istana.
AHY hanya menjelaskan kehadirannya di Istana Negara guna memenuhi undangan mengikuti sidang kabinet paripurna.
"Waktu khusus? Wah kalau waktu khusus nggak tahu ya. Yang jelas saya datang memenuhi undangan untuk sidang kabinet paripurna. Yang jelas saya tidak ingin, tidak fokus," kata AHY di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).
AHY mengaku dirinya sekaligus ingin berkenalan dan bersilaturahmi. "Saya juga ingin berkenalan, bersilaturahmi dengan semua menteri kabinet Indonesia Maju karena semua adalah kolega. Semua adalah mitra yang harus saya kenali dan berhubungan dengan baik," ujar AHY.
Kudeta Moeldoko
Usai kalah dalam Pilkada DKI Jakarta, AHY ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat pada Oktober 2019. Setelah itu, pada Kongres V Partai Demokrat yang berlangsung pada 15 Maret 2020 di Jakarta, AHY secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020–2025.
Goncangan dahsyat terjadi di tubuh Demokrat saat dipimpin AHY. Sejumlah kader Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa di The Hill Hotel and Resort, Deli Serdang, Sumatera Utara pada tahun 2021 silam.
Berdasarkan voting, Moeldoko yang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 pada 5 Maret 2021. Mantan Panglima TNI itu mengalahkan Marzuki Alie yang dicalonkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB). Sedangkan Moeldoko didukung DPD Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua Barat, hingga Aceh. Keputusan kemenangan Moeldoko disampaikan oleh pimpinan sidang Jhoni Allen Marbun.
Kubu AHY langsung bereaksi atas KLB itu. Mereka menyatakan kegiatan itu tidak sah, ilegal, dan inkonstitusional. Setelahnya, kubu Moeldoko daftarkan hasil KLB ke Kemenkumham pada 15 Maret 2021. Meski begitu, Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly menolak pendaftaran hasil KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko.
