Suara.com - Internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dirumorkan terpecah terkait sikap mereka soal hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Rumor ini disampaikan oleh politisi Akbar Faizal.
PKS kata Akbar, saat ini sedang terbelah di internalnya. Menurutnya, ada kubu yang ingin setia bersama Anies Baswedan mengawal agenda perubahan. Ada juga yang ingin bergabung ke pemerintahan Prabowo.
"Info dr internal PartaiPKS, sikap terbelah jadi tak terelakkan. Satu kubu ingin setia mengawal agenda Perubahan bersama @aniesbaswedan. Satu kubu lainnya merasa cukuplah 10 tahun berjauhan dengan pemerintah. Membiayai partai itu mahal dan memusingkan," ungkap Akbar seperti dikutip, Kamis (29/2).
Baca Juga:
- Sisi Tak Terungkap Prabowo Saat di Kopassus Dibongkar Mantan Gubernur Jakarta
- Alhamdulillah! Calon Menantu Susi Pudjiastuti Masuk Islam, Ikrar Syahadat Dibimbing Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir
- Bak Bumi dan Langit: Gathan Saleh Hilabi Nembak Orang Buron, Adiknya Bantu Orang Susah
PKS saat ini menjadi satu-satunya partai yang menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin pasca Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketum Demokrat diangkat menjadi Menteri ATR/BPN.
Diangkatnya AHY jadi Menteri ATR/BPN membuat PKS diuji kesetiannya menjadi partai oposisi. Pun di pemerintahan hasil Pilpres 2024 mendatang, posisi PKS masih dianggap akan setia dengan jalur perubahan yang diusung paslon 01, Anies-Muhaimin.
Jika PKS di pemerintah mendatang tetap loyal pada jalur perubahan, tentu saja partai ini akan kembali menjadi partai opisisi pemerintah.
Soal jadi oposisi atau gabung ke pemerintah, Jubir PKS M.Kholid mengatakan bahwa terkait itu akan diputuskan di Musyawarah Majelis Syuro partai. Ditegaskan Kholid untuk saat ini PKS fokus pada pengawalan perhitungan suara Pemilu 2024.
Sementara itu, data real count KPU RU perhari ini tunjukkan paslon 02 Prabowo-Gibran telah mengantongi lebih dari 75 juta suara atau 58,84%.
Sementara paslon yang diusung PKS, Anies-Muhaimin di tempat kedua dengan 24,47%. Terakhir, Ganjar-Mahfud berada di posisi terakhir dengan perolehan suara 16,69%.
Sejumlah politikus PKS memiliki kecakapan untuk bisa menjadi kabinet Prabowo-Gibran yang diprediksi menang Pilpres 2024, siapa saja mereka? Berikut ulasannya
Politikus perempuan PKS Ledia Hanifa memiliki kecakapan yang membuatnya cukup layak bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Perempuan kelahiran 30 April 1969 memiliki rekam jejak untuk bisa menjadi Menteri PPA.
Ledia saat di Komisi IX sempat mengetuai dua panitia kerja rancangan undang-undang (RUU), yakni tentang jaminan produk halal dan perlindungan anak, masing-masing disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
Pada periode keduanya, Ledia duduk di Komisi VIII yang membidangi lingkup sosial, agama, bencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Ledia merupakan jebolan Universitas Indonesia. Ia bergabung dengan PKS pada 1998, duduk sebagai anggota Deputi Kewanitaan untuk Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PKS Jakarta.
Paslon 02 Prabowo-Gibran kerap berikan tagline untuk mengajak kaum muda bisa berpartisipasi di pemerintahan. Nah politikus muda PKS ini memiliki rekam jejak yang cukup layak untuk duduk di kabinet.
Gamal Albinsaid merupakan sosok politikus muda dengan kecakapan yang bisa membuatnya menjadi seorang Menteri. Berlatar belakang sebagai seorang dokter, Gamal bisa saja menjadi seorang Menkes atau mengemban tugas sebagai Menpora.
Prestasi Gamal tak hanya di level nasional namun juga internasional. Gamal Albinsaid menjadi pemuda pertama di dunia dan satu-satunya di Asia yang meraih penghargaan HRH The Prince of Wales Young Sustainability Entrepreneur Award dari Kerajaan Inggris yang diserahkan langsung oleh Pangeran Charles di Istana Buckingham.
Salah satu inovasi Gamal yang patut diacungi jempol ialah Garbage Clinical Insurance. Lewat programa ini, Gamal mengajak masyarakat jadikan sampah sebagai sumber pembiaysaan asuransi kesehatan.
Melalui program ini, masyarakat cukup menyerahkan sampah senilai Rp 10.000 setiap bulan dan mereka akan mendapatkan jaminan kesehatan mulai layanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier, termasuk operasi dan rawat inap.
Lalu ada politikus PKS kelahiran Jakarta 9 April 1968 yakni Mardani Ali Sera. Pria jebolan Universitas Indonesia dan Universitas Teknologi Malaysia ini juga memiliki kecakapan untuk bisa menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.
Sejak 2011, ia diamanahkan sebagai Ketua DPP PKS Bidang Koordinasi Kehumasan. Di internal PKS, sosoknya terkenal dengan disiplin dalam administrasi, dianggap sebagai sosok yang sangat taat hukum dan aturan.
Sosok Prabowo tak asing dengan politikus PKS ini. Saat Anies dan Sandiaga dinyatakan menang dalam hitung cepat pada Pilkada DKI 2017, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut Mardani sebagai "panglima pemenangan".
Selanjutnya ada eks Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno. Ia memiliki rekam jejak cukup panjang di eksekutif. Irwan emban jabatan sebagai Gubernur Sumbar pada 15 Agustus 2010 hingga 12 Februari 2021.
Ia juga memiliki pengalaman di legislatif dengan menjadi anggota DPR RI pada 1999 hingga 2010. Sama dengan Mardani, Irwan lulusan UI dan kampus di Malaysia, yakni Universitas Putra Malaysia.
Saat di DPR, ia memimpin Komisi VIII yang di antaranya membidangi masalah energi dan sumber daya mineral. Kala itu, Irwan tergabung bersama Hatta Rajasa di Fraksi Reformasi.
Sejumlah prestasi ditorehkan Irwan saat jadi Gubernur Sumbar. Salah satunya, pada 18 Juli 2014, Sumatera Barat mendapat predikat terbaik nasional dengan nilai tertinggi dalam kepatuhan terhadap UU Nomor 25 tahun 2009 tentang "Pelayanan Publik" dari Ombudsman RI.
Terakhir ada eks Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman. Sohibul adalah Wakil Ketua DPR-RI periode 2013-2014, menggantikan Anis Matta yang mengundurkan diri lantaran menjadi Presiden PKS menggantikan Luthfi Hasan Ishaaq.
Latar belakang pendidikanya di Jepang tepatnya di Waseda University dan Takushoku University. Pria kelahiran Tasikmalaya ini terlibat di banyak organisasi, diantaranya ISTECS (Institute for Science and Technology Studies), YPNF (Yayasan Pendidikan Nurul Fikri), HSF (Hokuriku Scientific Forum), MITI (Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia).
Pada 2005, Sohibul mendapat mandat sebagai Ketua DPP PKS Bidang Ekuintek (Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Teknologi). Saat jadi anggota DPR, ia menjadi wakil ketua DPR bidang Ekonomi dan Keuangan.
TERPOPULER
