Infografis
Suara.com - Pengamat politik Ujang Komarudin mengingatkan kondisi politik terutama koalisi partai antara di Indonesia dan Malaysia sangat berbeda. Hal itu menanggapi usulan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ihwal Barisan Nasional.
PSI sebelumnya mengusulkan Presiden Joko Widodo menjadi ketua koalisi partai setelah lengser sebagai presiden.
Ujang mengatakan Barisan Nasional di Malaysia merupakan koalisi permanen yang sudah lama terbentuk. Menurutnya partai politik di Indonesia yang cenderung tidak solid, justru sulit meniru apa yang dilakukan Barisan Nasional dalam membuat koalisi menjadi permanen.
"Kita ini koalisi pragmatis berbasis pada kepentingan, tiap 5 tahun berubah koalisinya," kata Ujang dihubungi, Minggu (17/3/2024).
Menurutnya, sekalipun terbentuk koalisi permanen pada pemerintahan mendatang maka bukan Jokowi yang layak menjadi pimpinan koalisi besar. "Ya bukan Jokowi ketuanya, ketuanya adalah Pak Prabowo sebagai presiden terpilih," ujarnya.
Ujang mengingatkan kembali era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada zaman SBY terdapat sekretariat gabungan atau setgab.
"Di situ isinya ketua umum-ketua umum dan ketua-ketua fraksi, ada yang bergabung. Nah kalau seperti itu kan ketuanya presiden terpilih, Pak SBY," kata Ujang.
"Jadi seandainya koalisi KIM itu jadi koalisi, ada ketua koalisi besar, bergabung dengan partai lain misalkan, ya ketua koalisinya pun bukan Jokowi, ya Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih," sambung Ujang.
Sebelumnya, pengamat politik senior Ikrar Nusa Bhakthi mengatakan, jadi kesalahan besar bila Indonesia membentuk Koalisi Besar atau Barisan Nasional seperti di Malaysia. Ia menegaskan bahwa Indonesia berbeda dengan Malaysia.
Baca Juga: Posisi Ketum Golkar Memanas, Situasi Gibran Rakabuming Disebut Mirip dengan JK
Pernyataan Ikrar tersebut menanggapi isu Presiden Jokowi yang didorong menjadi Ketua Koalisi Besar dengan nama Barisan Nasional seperti di Malaysia. Dorongan itu datang dari PSI.
