Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono angkat bicara menanggapi dirinya yang disebut oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai sosok pengganti Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta. Heru tak mau sesumbar menerima penilaian tersebut.
Heru mengatakan, siapapun saat ini bisa menjadi kandidat untuk maju menjadi Calon Gubernur (Cagub) dalam Pilgub DKI 2024 nanti. Apalagi saat ini belum ada calon resmi yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal ini disampaikannya saat mengunjungi ruang wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/3/2024). Sambil berkelakar, ia pun menyebut pejabat DKI yang mendampinginya seperti Kepala Satpol PP Arifin dan Kepala Biro KDH Mawardi juga bisa menjadi kandidat untuk maju dalam Pilkada.
"Di sini Pak Kasatpol PP juga berpotensi. Gimana tadi bilangnya? Pak Kasatpol PP di sini juga ada pontensi (maju Pilkada) juga," ujar Heru di lokasi.
"Namanya balon, bakal calon kan. Siapa lagi nih di sini. Mawardi (siapa tahu) ini beliau potensi juga balon dari independen," katanya.
Untuk saat ini, Heru mengaku belum terpikir untuk ikut kontes perpolitikan itu. Ia mengaku hanya fokus bekerja menyelesaikan tugasnya sebagai Pj Gubernur dan berharap nantinya Pilkada DKI 2024 bisa berjalan dengan lancar dan aman.
"Semoga lancar. Pencoblosan juga aman. Pilkada mudah-mudahan semoga lancar," ujar dia.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana mengaku ingin mencari sosok Joko Widodo (Jokowi) baru untuk memimpin Jakarta. Ia menganggap salah satu kandidat yang cocok adalah Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
William mengatakan, Heru mampu melanjutkan warisan dari kebijakan Jokowi saat masih menjabat Gubernur DKI 2012-2014 lalu. Misalnya, dengan mengebut progres normalisasi sungai yang sempat mandek.
“Pertama kali beliau melanjutkan normalisasi yang selama bertahun-tahun sebenarnya mandek di zaman Pak Anies (Gubernur DKI 2017-2022),” ujar William kepada wartawan, Rabu (27/3/2024).
Tak hanya itu, Heru juga disebutnya langsung berupaya menekan ancaman banjir dengan merampungkan proyek sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) Jakarta Timur.
Hal ini disebutnya penting lantaran Pemrov kini telah sejalan dengan pemerintah pusat.
“Penuntasan banjir itu kita (Pemerintah DKI) tidak boleh berbeda dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat punya kebijakan normalisasi, artinya Gubernur DKI Jakarta juga harus taat dengan normalisasi,” ucapnya.
“Kalau Gubernur punya kebijakan yang berbeda, misalnya ada yang menyatakan konsep naturalisasi. Itu sudah berbeda dengan pemerintah pusat, ketika ada perbedaan konsep dengan penanganan banjir maka tidak akan ada progres yang signifikan,” lanjutnya.
TERPOPULER
