Suara.com - Ketegasan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang tidak akan menormalisasi hubungan Indonesia dengan Israel menuai apresiasi dari kalangan parlemen.
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini.
"Apresiasi Ibu Menlu (Retno Marsudi) yang dengan tegas membantah isu normalisasi hubungan dengan Israel. Fraksi PKS terus mendukung dan mengawal sikap yang merupakan cerminan konstitusi kita tersebut," katanya, Sabtu (13/4/2024).
Jazuli berharap ketegasan Kemlu menjadi sikap bulat dan kompak jajaran pemerintahan lainnya, terutama kementerian bidang ekonomi.
Sebab, isu normalisasi dikaitkan dengan rencana bergabungnya Indonesia dalam Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
"Tidak ada alasan apa pun yang membuat Indonesia menormalisasi hubungan dalam bentuk apa pun dengan zionis Israel yang nyata-nyata melakukan penjajahan dan genosida atas rakyat Palestina," katanya.
Wakil Presiden Anggota Parlemen Muslim Dunia (IIFP) ini juga mengatakan penolakan atas Israel merupakan amanat konstitusi.
"Israel jelas menjajah bangsa Palestina, merampas tanah mereka, dan membantai warga sipil: anak-anak, perempuan, dan orang tua. Normalisasi hubungan dengan penjajah jelas mencederai amanat konstitusi, melukai perasaan kolektif rakyat Indonesia, sehingga haram hukumnya," tegasnya.
Sebaliknya, Indonesia berdiri tegak membela hak-hak rakyat Palestina hingga memperoleh kemerdekaannya.
"Sampai kapan pun Indonesia pro Palestina dan anti penjajah Israel,” imbuh Jazuli.
Sebelumnya, Kemlu menepis isu Indonesia menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel agar bisa diterima sebagai anggota OECD.
"Saya tegaskan bahwa hingga saat ini, tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terlebih di tengah situasi kekejaman Israel di Gaza saat ini," kata Jubir Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal dalam keterangannya, Kamis (11/4/2024) malam.
"Indonesia akan selalu konsisten, berada di garis terdepan membela hak-hak bangsa Palestina," tuturnya.
Terkait keanggotaan Indonesia di OECD, Iqbal mengatakan bahwa prosesnya akan memerlukan waktu yang cukup panjang.
"Waktu yang diperlukan setiap negara untuk menyelesaikan proses keanggotaan penuh di OECD berbeda-beda. Semua tergantung kesiapan negara tersebut," ujarnya.
TERPOPULER
