Meski Jadi Oposisi, PDIP Tetap Bisa Bantu Pemerintahan Prabowo-Gibran

Suara.com - PDI Perjuangan masih bisa membantu pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meskipun nantinya memutuskan sebagai oposisi.

Diketahui, KPU telah menetapkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024, Rabu (24/4/2024).

"Mungkin oposisinya yang oposisi untuk mengoreksi, bukan berhadapan langsung. Jadi, membantu dengan cara menyeimbangkan pemerintahan nanti," ujar pengamat politik Universitas Andalas Padang Asrinaldi kepada Antara, Kamis (25/4/2024).

Menurutnya, jika PDIP harus masuk barisan koalisi besar maka sistem pemerintahan tidak akan seimbang lantaran tidak adanya pengontrol kinerja pemerintah.

Asrinaldi mengungkapkan bahwa PDIP saat ini sedang dalam keadaan yang dilematis antara masuk koalisi besar atau bertahan di barisan oposisi.

Di satu sisi, PDIP mempunyai modal yang sangat besar untuk menjadi oposisi mengingat partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini menjadi pemenang Pemilu 2024 dengan meraup banyak kursi di parlemen.

"Dia (oposisi) harus berani menyatakan sikap mengoreksi apa yang keliru dan menyeimbangkan apa yang tidak seimbang," terangnya.

Asrinaldi pun meyakini akan ada pertemuan antara Prabowo dan Megawati untuk membahas agar PDIP tidak terlalu keras, melainkan lebih bersifat mengoreksi dan menyeimbangkan pemerintahan jika tetap sebagai oposisi.

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Prabowo dalam waktu dekat akan bertemu Megawati Soekarnoputri usai memastikan kemenangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sekarang sudah mulai mencocokkan waktu-waktunya semoga agenda ini tidak lama lagi akan disampaikan kepada publik," kata Muzani, Senin (22/4/2024).

Muzani mengatakan pertemuan dengan Megawati merupakan bagian dari upaya Prabowo membangun rekonsiliasi besar untuk mendukung jalannya pemerintahan ke depan. Ia mengungkapkan jika upaya pendekatan ke beberapa partai politik tidak hanya dilakukan kepada PDIP. 

Prabowo juga akan merangkul seluruh pihak untuk menjalankan program kerja yang telah disiapkan. Oleh karena itu, Prabowo sudah mengirimkan beberapa orang kepercayaan untuk bertemu dengan partai di luar Koalisi Indonesia Maju sejak sebelum putusan MK dibacakan.

"Pak Prabowo berpikir positif untuk bangsa ke depan. Upaya rekonsiliasi akan dilakukan termasuk pimpinan parpol atau tokoh-tokoh sebagai simbol mempersatukan bangsa beliau mengutus beberapa orang," kata dia.

Sebelumnya, KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan Prabowo-Gibran berhasil meraih sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Dalam amar putusan, MK menolak seluruh permohonan yang diajukan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Menurut MK, permohonan kedua kubu tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Atas putusan itu, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari tiga Hakim Konstitusi, yakni Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Pada intinya, ketiga Hakim Konstitusi tersebut menyatakan seharusnya MK memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa daerah.

Adapun dalam petitumnya, Ganjar-Mahfud maupun Anies-Muhaimin pada intinya meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. (Antara)