Memugar Bilik Retak Peradaban: 2 Tahun Kerja Prabowo-Gibran untuk Pendidikan

Suara.com - Di sebuah sudut ruang kelas berlantai semen rekah, derit kayu lapuk kerap menjadi latar suara yang lebih menegangkan daripada ujian matematika.

Bau tanah basah menguar tajam begitu langit mendung; bukan aroma puitis petrikor, melainkan pertanda waspada bagi guru dan murid bahwa atap seng berkarat di atas kepala mereka siap membocorkan air ke atas buku-buku catatan. 

Keberadaan sekolah rusak di bentang kepulauan Nusantara adalah sebuah keniscayaan fisik. Material bangunan—dari reng kayu, genting tanah liat, hingga papan penopang—memiliki usia biologis yang tergerus cuaca ekstrem, usia pemakaian, dan amukan bencana.

Bagi Indonesia yang bertakhta di atas sabuk cincin api (ring of fire), siklus pelapukan ini tak pernah benar-benar berhenti. Setiap tahun, selalu ada dinding yang retak, plafon yang ambrol, dan lantai yang runtuh. 

Namun, ketika data dikumpulkan helai demi helai, angka-angka itu berhenti menjadi statistik dingin dan bermetamorfosis menjadi alarm darurat nasional. 

Peta Perbaikan Era Prabowo

Catatan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) pada tahun 2024 merekam kenyataan yang mencengangkan. Dari 317.969 unit sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK di seluruh penjuru Tanah Air—yang mencakup 1.987.777 ruang kelas—lebih dari separuhnya berada dalam kondisi nestapa. 

Rinciannya gamblang: 513.583 ruang kelas mengalami rusak ringan; 379.110 rusak sedang; dan, 175.808 rusak berat. Jika dijumlahkan, ada 1.068.501 ruang kelas yang mendesak untuk diperbaiki.

Artinya, sebanyak 53,8 persen ruang belajar tempat jutaan anak bangsa menyandarkan masa depan berada dalam kondisi yang tidak layak. 

Kerusakan prasarana yang meluas, kerap terantuk pada dinding klasik: keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) selaku pihak yang membawahi sekolah-sekolah tersebut.

Sementara kucuran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), hanya sanggup menutup kebutuhan tambal-sulam harian.

Menyerahkan beban ini semata-mata pada siklus daerah terbukti membuat ruang-ruang kelas kian keropos.

Pembalikan arah terjadi pascapelantikan Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024. Menempatkan revitalisasi sarana-prasarana sebagai komitmen kepresidenan, kemudi kebijakan ditarik ke tingkat percepatan nasional. 

Pada Desember 2024, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan komitmen awal tersebut dengan mengalokasikan anggaran jumbo senilai Rp17,1 triliun khusus untuk pemugaran sekolah rusak pada tahun 2025.

Kerangka hukum ditegakkan melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran.

Kebijakan ini kemudian ditopang secara teknis melalui Peraturan Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen Nomor M2400/C/HK.03.01/2025 untuk anggaran 2025, serta Peraturan Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Nomor 1 Tahun 2026 sebagai acuan operasional tahun 2026.

Mengikis Sekat Negeri-Swasta dan Bayang-Bayang Gedung Inpres 1970-an

Melakukan rehabilitasi terhadap sejuta lebih ruang kelas, tentu mustahil tuntas dalam semalam. Pengerjaannya menuntut pendekatan bertahap, terukur, dan berbasiskan data real-time DAPODIK. 

Daftar prioritas dibuka lebar. Sasaran utama bukan hanya sekolah dengan catatan kerusakan terburuk, melainkan juga gedung-gedung yang porak-poranda akibat amukan alam.

Fasilitas pendidikan yang tersapu banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November 2025 langsung ditarik ke baris terdepan penanganan darurat. 

Prioritas lainnya menyasar sekolah-sekolah terbengkalai yang bertahun-tahun mengajukan proposal perbaikan ke dinas terkait tanpa kejelasan, hingga akhirnya potret bahaya mereka viral di linimasa media sosial diunggah warganet.

Total, berdasarkan data Kemendikdasmen, sedikitnya 55.451 sekolah sudah direvitalisasi. Rinciannya, tahun 2025 terdapat 16.167 sekolah. Sedangkan tahun 2026 hingga 20 Oktober, sebanyak 39.284 sekolah direhabilitasi.

Menariknya, paradigma elitisme anggaran dipangkas. Revitalisasi tidak lagi menjadi hak eksklusif sekolah pelat merah.

Sepanjang 2025, komposisi penerima bantuan mencatat 77 persen sekolah negeri dan 23 persen sekolah swasta.

Langkah ini menggarisbawahi realitas bahwa anak-anak yang belajar di sekolah swasta pinggiran memiliki hak perlindungan fisik yang setara. 

Di lapangan, tim verifikasi juga menemukan fakta historis: banyak bangunan yang direnovasi adalah peninggalan program Sekolah Dasar Instruksi Presiden (SD Inpres) era 1970-an.

Gedung-gedung bersejarah yang menjadi tonggak pemberantasan buta aksara setengah abad silam itu banyak yang belum pernah tersentuh renovasi total semenjak genting pertamanya dipasang.

Cakupan perbaikan pun meluas dari sekadar dinding ruang kelas. Program ini membuka menu komprehensif: pemugaran toilet sanitasi, perpustakaan, ruang tata usaha, ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), lapangan upacara, hingga pagar pengaman lingkungan sekolah. 

Swakelola SIPLah: Runtuhnya Praktik Mark-Up, Rupiah Berputar di Kampung

Salah satu terobosan struktural dari proyek masif ini terletak pada skema pengerjaannya: swakelola.

Dana revitalisasi ditransfer langsung oleh Kemendikdasmen ke rekening bank milik satuan pendidikan setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), tanpa perantara birokrasi yang berbelit.

Pihak sekolah memegang kendali penuh dengan membentuk Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP). Di sini, modal sosial dihidupkan. Tokoh masyarakat setempat, alumni, dan para wali murid yang memiliki keahlian teknik sipil dirangkul ke dalam struktur panitia, didampingi konsultan perencana dan pengawas profesional.

Guna mencegah celah rasuah dan penggelembungan harga (mark-up), pengadaan material bangunan diwajibkan melewati Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah).

Transaksi bahan material dengan toko bangunan terdekat dilakukan secara nontunai (cashless), meninggalkan rekam jejak digital yang transparan dan memudahkan pelacakan pajak secara akuntabel.

Pengawasan ketat dibangun secara terpadu melalui supervisi Dinas Pendidikan, Balai Teknis Kemendikdasmen di daerah, hingga pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri setempat.

Efek limpahan (spillover effect) dari skema swakelola ini dirasakan langsung oleh denyut nadi perekonomian akar rumput.

Berdasarkan riset mendalam Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) bertajuk “Kajian Dampak Ekonomi pada Kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025”, kebijakan ini menjadi jangkar pertumbuhan ekonomi lokal.

Laporan LP3ES itu menggarisbawahi:

“Revitalisasi sekolah bukan sekadar belanja sektor pendidikan, melainkan instrumen strategis pembangunan ekonomi daerah. Keberlanjutan program ini penting untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan yang merata serta mendukung pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.” 

Studi yang mengambil sampel 120 sekolah di 30 provinsi tersebut merekam data riil: sebanyak 92,8 persen pemasok (supplier) material lokal melaporkan kenaikan omzet secara tajam.

Sebanyak 56,8 persen toko bahan bangunan menyaksikan peningkatan permintaan material di area sekitar proyek, dan 74,8 persen di antaranya bahkan berani menambah modal kerja atau melakukan ekspansi investasi.

Dari sektor ketenagakerjaan mikro, 91,8 persen rumah tangga di sekitar lokasi proyek mengonfirmasi adanya anggota keluarga mereka yang terserap sebagai pekerja konstruksi. Dari jumlah tersebut, 74,2 persen pekerja menerima upah harian di kisaran Rp100.000 hingga Rp150.000.

Di samping mengucurkan likuiditas tunai ke dapur warga, proyek ini melatih keterampilan pertukangan, di mana 95,4 persen pekerja mengaku kapasitas teknis mereka meningkat selama terlibat dalam pembangunan.

Arah kebijakan tersebut berbuah manis. Setidaknya, parameter yang memperkuat kerja nyata tersebut tampak dari rerata kehadiran guru serta murid setelah adanya rehabilitasi sekolah.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, memandang program ini sebagai pemicu awal (stimulan) untuk menyalakan gerakan gotong royong publik atau partisipasi semesta.

Proyek fisik menjadi pintu masuk bagi ikatan alumni dan entitas korporasi lokal untuk ikut urun dana maupun menyumbang sarana penunjang. 

Senada dengan itu, Direktur Sekolah Dasar Moch. Salim Somad menegaskan bahwa ruang kelas baru adalah simpul pelekat yang menyatukan kembali orang tua, pemangku kebijakan, dan kalangan profesional.

Saat meresmikan fasilitas pendidikan di Pontianak, Kalimantan Barat, pada akhir Juni 2026, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menandaskan bahwa pembenahan fisik hanyalah anak tangga pertama.

“Tetapi bagian dari usaha, bagian dari kebijakan yang keluarannya pada peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” 

Lompatan Digitalisasi Pembelajaran

Ketika atap tak lagi bocor dan debu semen tak lagi mengotori meja, infrastruktur lunak mulai diinjeksikan.

Program revitalisasi fisik dikawinkan dengan agenda Digitalisasi Pembelajaran. Jika rehabilitasi bangunan bergerak melalui skala prioritas kedaruratan, maka program digitalisasi dirancang menjangkau seluruh populasi sekolah.

Sepanjang rentang 2025 hingga 2026, program digitalisasi telah menyentuh 368.310 satuan pendidikan dan menjangkau lebih dari 51 juta peserta didik di 38 provinsi. Lompatan terasa pada distribusi perangkat Papan Interaktif Digital (PID). 

Pada 2025, sebanyak 288.865 sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK telah menerima masing-masing satu unit PID. Menginjak tahun 2026, alokasi tersebut diperluas dengan tambahan tiga unit PID untuk tiap sekolah sasaran.

Integrasi teknologi ini dibarengi dengan pemenuhan infrastruktur dasar: penyediaan sambungan listrik bagi 227.365 sekolah, instalasi akses internet di 10.121 titik satuan pendidikan, serta distribusi tambahan gawai perangkat digital untuk 247.512 sekolah. 

Agar papan interaktif ini tidak sekadar menjadi ornamen pajangan dinding, sebanyak 30.750 pendidik dan tenaga kependidikan digembleng dalam pelatihan pedagogi berbasis Pembelajaran Mendalam (Deep Learning).

Perubahan atmosfer ruang kelas ini lekas membuahkan hasil psikososial. Temuan LP3ES mencatat adanya korelasi positif antara perbaikan fisik gedung dengan lonjakan tingkat kehadiran murid dan guru di jenjang PAUD serta Pendidikan Dasar. 

Kecemasan akan bahaya roboh berganti menjadi rasa betah. Rasa bangga terhadap lingkungan sekolah yang bersih dan modern bahkan memicu lonjakan pendaftaran peserta didik baru saat Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) bergulir.

Pilar Kesejahteraan: Menyelamatkan Psikis Guru dari Jerat Beban Harian

Memperbaiki gedung dan membagikan layar digital, akan menjadi retorika hampa bila aktor sentral di balik meja pengajar dibiarkan bertarung dengan kecemasan finansial harian.

Kualitas transfer pengetahuan bertumpu penuh pada kondisi mental dan kesejahteraan ekonomi para guru.

Menjawab persoalan struktural tersebut, Kemendikdasmen pada tahun anggaran 2026 menggelontorkan dana lebih dari Rp14 triliun khusus untuk alokasi aneka tunjangan guru non-ASN.

Skema ini mencakup kenaikan bantuan insentif bagi guru honorer non-ASN dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per orang setiap bulannya.

Selain insentif dasar, pemerintah menyalurkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru non-ASN bersertifikasi pendidik sebesar Rp2 juta per bulan—naik Rp500 ribu dari plafon tahun-tahun sebelumnya yang bertengger di angka Rp1,5 juta. 

Bagi guru yang telah memegang Surat Keputusan penyetaraan (inpassing), besaran TPG dikalibrasi mengikuti nominal gaji pokok pada SK inpassing tersebut. Bersamaan dengan itu, dialokasikan pula Tunjangan Khusus Guru (TKG) senilai Rp2 juta per bulan bagi tenaga pendidik di wilayah khusus.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menempatkan intervensi anggaran ini sebagai prasyarat pedagogis.

“Dengan meningkatnya kesejahteraan para guru, diharapkan dapat meningkatkan dedikasi dan kualitas pembelajaran,” kata Abdul Mu’ti.

Jaminan finansial bagi tenaga pengajar sesungguhnya berperan sebagai strategi promotif-preventif dalam kerangka kesehatan masyarakat. 

Dalam kacamata pendekatan biopsikososial, upah yang manusiawi adalah intervensi hulu untuk meredam stres kerja kronis yang tidak terkelola atau burnout—sindrom yang secara resmi diklasifikasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam International Classification of Diseases (ICD-11, 2019).

Beban ekonomi yang terlalu berat memicu penurunan regulasi emosi, menipiskan stamina mengajar, dan mengikis empati guru di hadapan murid-muridnya.

Konsep Prosocial Classroom yang dirumuskan oleh Patricia Jennings dan Mark Greenberg (2009) membuktikan bahwa iklim kelas yang hangat, suportif, dan aman secara emosional hanya dapat lahir dari guru yang memiliki stabilitas batin dan ketenangan sosio-emosional.

Korelasi linear antara dompet guru dan prestasi siswa turut ditegaskan dalam kajian akademik di S3 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Surabaya. Kesejahteraan yang terjamin membebaskan kapasitas kognitif pendidik untuk merancang modul ajar yang kreatif, inovatif, dan berpusat pada anak.

Landasan ini diperkuat oleh studi komprehensif global yang dipimpin oleh Dr Kimberly Schonert-Reichl bersama jejaring penelitinya melalui pendanaan World Innovation Summit for Education (WISE) Qatar Foundation, sebagaimana dipublikasikan di createforeducation.org. 

Melibatkan wawancara mendalam serta meta-analisis terhadap 67 studi internasional (34 persen berlokasi di Amerika Serikat), riset tersebut mengungkap data empiris yang solid: 93 persen studi membuktikan relasi positif yang kuat antara kesejahteraan guru dan tingkat kesejahteraan murid. 

Secara simultan, 84 persen penelitian tersebut mendokumentasikan bahwa penguatan kesejahteraan guru berdampak langsung pada peningkatan prestasi akademik dan hasil belajar siswa. 

Guru yang terbebas dari stres finansial akut terbukti lebih sering mempraktikkan teknik pengajaran interaktif, terbuka terhadap umpan balik siswa, serta piawai menstimulasi kemampuan kognitif tingkat tinggi di ruang-ruang kelas.