Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin tak mempersoalkan rencana Presiden terpilih, Prabowo Subianto yang ingin menambah pos kementerian jadi 40. Ia menilai setiap presiden memiliki pertimbangan masing-masing untuk menentukan jumlah kabinet.
Maruf mengatakan untuk pemerintahannya bersama Presiden Joko Widodo alias Jokowi, penentuan jumlah 34 pos menteri dianggap paling ideal untuk saat ini. Namun, ia tak menutup kemungkinan di masa depan nanti ketika Prabowo memimpin, perlu ada penambahan pos kementerian.
"Tentu saja sekarang ini kan 34 bentuk ideal, dalam rangka kita kajian waktu itu sudah cukup. Tapi bisa saja (pemerintahan mendatang) lebih dari pada itu, kalau ada keperluan mungkin bisa lebih dari itu," ujar Maruf di Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2024).
Meski nantinya ada penambahan pos kementerian, Maruf berpesan kepada Prabowo agar menempatkan profesional duduk di kursi menteri. Namun, hal ini bukan berarti Prabowo tak boleh menunjuk politisi.
"Saya kira pasti tentu harus diisi oleh profesional. Cuma profesional itu bisa merepresentasikan partai politik, bisa juga yang lainnya tergantung nanti negosiasi-negosiasinya," ucapnya.
Meskipun yang ditunjuk adalah politisi, Prabowo tidak boleh asal pilih. Politisi yang diangkat harus mengerti dan paham dengan pos menteri yang akan diisi.
"Tapi profesionalnya iya. Profesional politisi maupun profesional non politisi, apa dari ormas atau profesional murni," tuturnya.
Sebelumnya, Pemerintahan Prabowo-Gibran diisukan akan menambah nomenklatur Kementerian menjadi 40. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman menyebut hal itu justru baik.
"Jadi kita nggak bicara, kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus," kata Habiburokhman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5).
Baca Juga: Ramai Pesan Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic ke Kabinet, Apa Sih Ciri-cirinya?
Menurut dia, Indonesia sebagai negara besar pasti memiliki tantangan yang besar pula. Hal itu dinilainya wajar jika dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mengumpulkan banyak orang.
"Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," katanya.
