Suara.com - Denny Siregar ikut menanggapi terkait dengan gaji pekerja, termasuk karyawan swasta bakal kena potongan untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.
Dalam kebijakan itu, iuran Tapera sebesar 3 persen, di mana 0,5-2,5 persen dibebankan kepada para karyawan baik pegawai negeri maupun pegawai swasta.
Dalam cuitannya, Denny menyebutkan jika iuran Tapera hanya menambah penderitaan rakyat. Ia pun mempelesetkan akronim dari Tapera.
"Tapera = Tambahan Penderitaan Rakyat," tulisnya dilihat dari akun X media sosialnya, Selasa (27/5/2024).
Cuitan Denny Siregar yang menyoroti iuran Tapera ini seketika mendapatkan tanggapan dari publik.
"Tapera = Tambahan Pungutan Rakyat," tulis warganet.
"Tapera..... Tak Peras Rakyat.....," sindir warganet lainnya.
"Udah UMK murah,potongannya bejibun...yang untung tetep tukang motongnya,,udah untung masih korupsi juga," kata warganet.
Sementara, Presiden Jokowi menyampaikan kebijakan iuran Tapera yang menuai reaksi dari para pekerja ada yang pro dan kontra, merupakan hal yang wajar.
"Dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga pasti ikut berhitung mampu atau gak mampu, berat atau gak berat," kata Jokowi di Istora, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Jokowi mencontohkan terkait iuran BPJS yang juga menuai pro kontra di awal kebijakan itu dibuat.
"Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI gratis 96 juta kan juga rame tapi setelah berjalan kan. Saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya. Hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan, kalau belum biasanya pro dan kontra," kata Jokowi.
