Infografis
Said mengatakan bila dipotong 3% untuk Tapera, tentu beban hidup buruh semakin berat. Apalagi, lanjut dia, potongan iuran untuk buruh lima kali lipat dari potongan iuran pengusaha.
Ia berujar dalam UUD 1945 tanggung jawab pemerintah adalah menyiapkan dan menyedikan rumah untuk rakyat yang murah, sebagaimana program jaminan Kesehatan dan ketersediaan pangan yang murah.
"Tetapi dalam program Tapera, pemerintah tidak membayar iuran sama sekali, hanya sebagai pengumpul dari iuran rakyat dan buruh. Hal ini tidak adil karena ketersediaan rumah adalah tanggung jawab negara dan menjadi hak rakyat. Bukan malah buruh disuruh bayar 2,5% dan pengusaha membayar 0,5% ” tutur Said.
Tidak adanya pembiayaan dari pemeritnah dan hanya menggalang iuran Tapera dengan cara membebani buruh menjadi alasan ketiga mengapa Tapera dianggap tidak tepat diterapkan.
Menurut Said, program Tapera tidak tepat dijalankan sepanjang tidak ada kontribusi iuran dari pemerintah sebagaimana program penerima bantuan iuran dalam program Jaminan Kesehatan.
Sementara alasan keempat, lantaran Tapera terkesan dipaksakan hanya untuk mengumpulkan dana masyarakat khususnya dana dari buruh, PNS, TNI/Polri, dan masyarakat umum.
"Jangan sampai korupsi baru merajalela di Tapera sebagaimana terjadi di ASABRI dan TASPEN. Dengan demikian, Tapera kurang tepat dijalankan sebalum ada pengawasan yang sangat melekat untuk tidak terjadinya korupsi dalam dana program Tapera," imbuhnya.
