Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (Sekjen PDIP), Hasto Kristiyanto mencurigai ada pihak yang memberi pesanan di balik pemanggilannya ke Polda Metro Jaya pada Selasa (4/6/2024) besok.
Hasto menyampaikan, bahwa proses pemanggilan pihak kepolisian ini menyangkut dengan pernyataannya dalam sebuah wawancara dengan media televisi SCTV yang mengungkap tentang dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Ditanya apakah dirinya melihat bahwa pemeriksaan itu adalah bagian dari upaya pembungkaman dirinya, Hasto pun memberikan jawabannya.
"Ya ini pasti, ini ada orderan, pasti ada orderan untuk mengundang saya karena bersikap kritis mempersoalkan terkait dengan kecurangan-kecurangan pemilu," kata Hasto ditemui dj Kawasan Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (3/6).
Hasto mengaku heran mengapa pernyataannya dipersoalkan. Padahal, kata dia, soal dugaan kecurangan Pemilu sudah menjadi ini sudah menjadi perhatian elemen masyarakat.
"Lah ini kan sudah disuarakan melalui satu kajian-kajian akademis, melalui temuan-temuan secara empiris di lapangan. Adanya kepala desa yang diintimidasi, adanya kepala daerah yang diintimidasi, pers yang diintimidasi," ujarnya.
Politisi asal Yogyakarta itu mengaku bingung, ketika menyuarakan soal kecurangan Pemilu dan ada pengaduan masyarakat, aparat begitu cepat memproses hukumnya.
Di sisi lain, sejumlah kasus korupsi, tambang ilegal, hingga kejahatan perbankan sepertinya justru didiamkan oleh aparat.
Tak hanya itu, kata dia, sejumlah persoalan hukum yang menimpa partainya sebagai korban pun tak pernah diselesaikan.
"Kami di PDIP punya antrian persoalan yang sampai sekarang enggak selesai. Ketika ada kantor PAC kami kena lemparan bom molotov, pencurian terhadap laptop yang memuat informasi strategis, itu tidak diproses. Sementara yang mempersoalkan (tindakan-tindakan yang) meningkatkan kualitas demokrasi malah kemudian diproses," ujarnya.
"Tetapi saya akan datang, karena kami tahu bahwa ini perintah orderan," sambungnya.
Berdasarkan informasi beredar di kalangan wartawan, Hasto dipanggil Polda Metro Jaya pada Selasa (4/6) besok untuk pemeriksaan terkait kasus dugaan tindak pidana penghasutan dan atau penyebaran berita bohong alias hoaks. Adapun lokasi dalam kasus itu disebut-sebut terjadi di depan Gedung DPR/MPR RI dan Gambir Jakarta Pusat pada 16 Maret 2024 dan 19 Maret 2024.
Masih informasi yang dihimpun, pihak pelapor dalam kasus ini adalah Hendra dan Bayu Setiawan.
TERPOPULER
