Suara.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto angkat bicara menanggapi isu jika dwifungsi ABRI akan dimunculkan kembali lewat Revisi Undang-Undang TNI. Menurutnya, cara berpikir seperti tidak lah benar.
"Sekarang bukan dwifungsi ABRI lagi, multifungsi ABRI semuanya kita," kata Agus usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Ia mengatakan, justru yang ada kekinian TNI bisa multifungsi. Pasalnya TNI bisa melakukan banyak hal membantu masyarakat misalnya saat terjadi bencana.
"Terus kalian mau nyebut dwifungsi ABRI atau multifungsi? Kita jangan seperti itu ya. Kita untuk kebaikan negara ini," tuturnya.
DPR Kebut RUU TNI-Polri Walau Dikritik
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan jika pembahasan Revisi Undang-Undang TNI-Polri tetap akan jalan meski kekinian menuai polemik.
"Pembahasannya masih terus berlanjut sementara begitu," kata Dasco di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2024).
Di sisi lain, Dasco memastikan akan memperkuat pengawasan terhadap wewenang TNI-Polri dalam Undang-Undang.
"Ya tentu dengan adanya, sebenernya begini kalau dilihat dibaca di UU TNI itu, itu juga perluasannya juga hanya terbatas. nah kalau kita lihat dari beberapa kementerian lembaga yang boleh diduduki oleh TNI itu sampai sekarant malah ada yang kemudian tidak termasuk di situ, tetapi kemudian sudah memakai organ dari TNI, misalnya di KKP," ujarnya.
"Nah sehingga untuk mencegah pelanggaran UU, kita masukkan disitu ada perluasan tapi terbatas sesuai dengan kebutuhan yang kemudian akan ditentukan oleh Presiden," sambungnya.
Ia menegaskan, pihaknya akan membuat mekanisme pengawasan yang lebih kuat. Ia juga meminta Polri membuat protokol yang baik terhadap wewenang melakukan penyadapan dalam Undang-Undang.
TERPOPULER
