REGIONAL:
Suara.com - Pencopotan mendadak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (UNAIR), Budi Santoso, oleh Rektor UNAIR Mohammad Nasih, menuai perhatian dari Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Mahfud MD mempertanyakan prosedur pencopotan tersebut, terutama setelah Budi Santoso mengaku tidak sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Mahfud MD mendesak Rektor UNAIR Mohammad Nasih untuk memberikan penjelasan yang transparan mengenai alasan pencopotan tersebut kepada publik. Menurut Mahfud, UNAIR hanya memberikan pernyataan bahwa pemecatan Budi Santoso merupakan kebijakan internal kampus, tanpa memberikan detail lebih lanjut.
Di sisi lain, pihak Kemenkes membantah bahwa pencopotan tersebut merupakan permintaan resmi dari mereka.
"Pihak Kemenkes menyatakan tak pernah meminta penggantian Dekan karena tak ada hubungan strukturalnya," ungkap Mahfud MD melalui akun X-nya @mohmahfudmd pada Sabtu.
Mahfud MD menilai bahwa tindakan kampus yang minim informasi ini mencurigakan dan mengundang tanda tanya. Ia menyatakan bahwa pemberhentian dari jabatan struktural harus memiliki alasan dan prosedur yang jelas, dan sebagai lembaga pendidikan tinggi, UNAIR harus bertanggung jawab kepada publik.
"Masalahnya perlu dijawab dan diselesaikan oleh Pimpinan Unair. Pemberhentian dari jabatan struktural harus ada alasan dan prosedurnya," tandas Mahfud MD.
Ia juga menegaskan bahwa kendati ada pro dan kontra, alasan dan prosedur pengambilan keputusan harus dipublikasikan untuk menghindari kesalahpahaman dan spekulasi yang tidak perlu.
Mahfud MD menekankan pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan di perguruan tinggi. "Jangan sampai ada orang melempar batu ke Unair tapi menyembunyikan tangannya," ujarnya menambahkan.
Rektor UNAIR Mohammad Nasih hingga kini belum memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai desakan Mahfud MD untuk membuka alasan pencopotan Budi Santoso ke publik.
Namun, desakan ini diharapkan dapat mendorong UNAIR untuk lebih terbuka dan transparan dalam setiap kebijakan yang diambil, terutama yang berdampak besar terhadap civitas akademika dan publik.
TERPOPULER