Infografis
Suara.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memiliki niat jahat atau mens rea.
Sebab, jaksa menegaskan bahwa kubu SYL telah mengakui beberapa penerimaan uang dan pembayaran untuk kepentingan pribadi dan keluarga mantan Menteri Pertanian itu.
“Akan tetapi hal tersebut hanya merupakan usaha untuk melepaskan diri terdakwa dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya bersama dengan Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta serta Imam Mujahidin,” kata jaksa di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/7/2024).
“Terdakwa juga menjadikan bawahannya Kasdi Subagyono selaku Sekjen Kementan yang sebagai bumper atau pelindung atas benar atau salahnya perintah terdakwa SYL dan melempar kesalahannya kepada jajaran pejabat dan pegawai Kementan atau dengan kata lain mengkambinghitamkan pihak lain,” tambah dia.
Jaksa juga menilai bahwa pleidoi atau nota pembelaan yang disampaikan SYL pada sidang sebelumnya tidak sesuai fakta hukum dan hanya menjadi upaya SYL untuk menghapus tanggungjawab hukumnya.
“Oleh karena itu, kami penuntut umum bersikap tetap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakan pada 28 Juni 2024 dan nota pembelaan dan penasehat hukumnyanya dinyatakan ditolak atau setidaknya dikesampingkan,” ujar jaksa.
“Kami penuntut umum memohon kepada yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagaimana surat tuntutan pidana yang telah dibacakan 28 Juni 2024,” tandas dia.
Dituntut 12 Tahun Bui
Dalam sidang sebelumnya, SYL dituntut 12 tahun penjara karena dianggap bersalah dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,” kata jaksa Meyer Simanjuntak di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (28/6/2024).
