Suara.com - Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin menantang semua pihak yang suka mengkritisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tak hanya lantang berbicara saja. Ia mengajak mereka untuk langsung terlibat dan mendaftar menjadi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) lembaga antirasuah itu.
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK sudah dibuka sejak 26 Juni lalu. Namun sampai saat ini, peminatnya terbilang masih sedikit meski yenggat waktu pendaftaran akan berakhir kurang dari sepekan, tepatnya pada 15 Juli 2024.
"Banyak orang yang ingin memperbaiki KPK, jangan hanya berteriak-teriak saja, ya daftar saja. Jadi jangan hanya usul, jangan hanya protes, sekarang daftar saja," ujar Ma'ruf dalam keterangannya, Rabu (10/7/2024).
Menurutnya, peran aktif tokoh-tokoh yang memiliki dedikasi tinggi terhadap pemberantasan korupsi untuk turut serta dalam proses seleksi Capim dan Dewas KPK sangat penting. Pendaftaran sebagai Capim dan Dewas merupakan langkah konkret untuk ikut berkontribusi dalam memperkuat lembaga antikorupsi tersebut.
Selain itu, Capim dan Dewas disebutnya dapat terlibat langsung dalam upaya memperkuat KPK sebagai lembaga antikorupsi yang kredibel dan efektif.
"Siapa tahu kepilih, dan dia bisa menjalankan apa yang selama ini diinginkan, supaya KPK itu bisa efektif dan bagus," kata Ma'ruf.
Dengan tenggat waktu pendaftaran yang akan segera berakhir, Ma'ruf kembali mengajak para tokoh yang memiliki profesionalisme dan integritas tinggi agar segera memanfaatkan peluang untuk menjadi Pimpinan KPK melalui Panitia Seleksi (Pansel).
"Jangan sampai dia justru daftar tidak mau, hanya berteriak-teriak saja. Padahal Pansel membuka kesempatan untuk mereka," imbuh dia.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti sepinya pendaftaran calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Peneliti KPK Diky Anandya menyebut sepinya minat peserta calon pimpinan dan Dewas KPK ini disebabkan oleh trauma calon-calon potensial karena menganggap ada pelemahan pada lembaga antirasuah dengan direvisinya Undang-undang KPK pada 2019.
"Kami meyakini figur-figur potensial yang memiliki rekam jejak panjang pada isu pemberantasan korupsi masih trauma dengan peristiwa pelemahan KPK tahun 2019 lalu," kata Diky dalam keterangannya, Selasa (2/7/2024).
"Kala itu masyarakat dikelabui dengan janji manis dari pemerintah dan DPR tentang KPK yang ternyata berujung pada penggembosan lembaga tersebut, baik melalui Revisi UU KPK maupun pemilihan Pimpinan KPK," tambah dia.
Selain itu, Diky juga menilai calon-calon potensial kini merasa enggan untuk menaruh rasa kepercayaan dan komitmen terhadap Presiden Joko Widodo.
Untuk itu, ICW berharap panitia seleksi (pansel) capim dan Dewas KPK untuk lebih gencar menarik masyarakat yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi.
"Pada bagian lain, kami juga berharap Presiden Jokowi berbicara untuk menjamin serta menggaransi bahwa proses seleksi kali ini tidak akan lagi mengulangi kesalahan periode 2019 lalu," ujar Diky.
TERPOPULER
