Suara.com - Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini sedang mengalami kondisi krisis air.
Hal tersebut dikatakan Greenpeace Indonesia yang menyebutkan kalau krisis tersebut sebenarnya sudah terjadi sebelum pembangunan IKN dimulai. Kemudian makin parah saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai membangun IKN.
"BMKG juga melihat akan terjadi krisis khususnya di 2020 kemarin dan sampai sekarang karena cuaca meningkat dan terkait juga dengan kekeringan yang panjang," kata Forest Campaigner Team Leader Greenpeace Indonesia Arie Rompas dalam siaran langsung Instagram bersama @independenid, Rabu (17/7/2024).
Bila pemerintah tak menganggap serius krisis tersebut, Arie memprediksi akan terjadi privatisasi air oleh para pengusaha kepada masyarakat di sekitar IKN.
Lantaran itu, Arie meminta agar pemerintah sebaiknya buat regulasi yang tepat terkait air dan memperbaiki dulu masalah iklim yang ada di sana sebelum lanjutkan pembangunan.
"Kalau dalam konteks bisnis, dia akan melihat bahwa air ini akan menjadi sangat dibutuhkan di IKN. Sehingga modal dan teknologi itu harus dikontrol," kata Arie.
Dia mencontohkan, salah satu pembangunan waduk di IKN digarap oleh bisnis Arsari Grup. Perusahaan tersebut telah memegang proyek pembangunan air bersih di IKN yang nilainya mencapai Rp 4,7 triliun. Arie mengkritik kalau kondisi tersebut sarat kepentingan elit oligarki.
"Sejak awal kita sudah teriak kalau IKN ini sudah di kavling oleh elit-elit oligarki yang memiliki wilayah itu sehingga proses perjalanannya tidak mulus. Termasuk salah satu waduk yang di sana juga punya grup Arsari, itu terafiliasi secara politik ke pemerintahan Prabowo," tutur Arie.
Dia pun menyebut kalau pembangunan IKN saat ini hanya untuk kepentingan oligarki. Oleh sebab itu, Greenpeace Indonesia meminta pemerintah selesaikan dulu hak dasar masyarakat atas tanah serta akses air bersih yang cukup di sekitar IKN.
Baca Juga: Kaltim Lagi Krisis Air, Greenpeace Indonesia Minta Pembangunan IKN Dihentikan
