Suara.com - Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan hingga saat ini belum ada kepastian soal pemangkasan anggaran makan bergizi gratis dari sebelumnya Rp 15.000 ke sekitar Rp 7.500.
Gibran meminta semua pihak menunggu kepastian. Diketahui program Prabowo Subianto dan Gibran ini sebelumnya bernama makan siang gratis.
"Kata siapa (dipangkas), tunggu kepastiannya dulu," kata Gibran saat ditanya soal pemangkasan anggaran program makan bergizi di Solo, Jawa Tengah, seperti diberitakan Antara, Kamis (18/7/2024).
Putra sulung Presiden Jokow ini kemudian meminta media massa untuk tidak memberitakan hal yang belum pasti.
"Ditunggu dulu, jangan memberitakan hal-hal yang belum pasti," ucap Gibran.
Gibran menilai besaran Rp 15.000 per porsi sudah ideal dan sudah diujicobakan di beberapa tempat. Uji coba tersebut kata Gibran, baru saja dilakukan di Solo.
"Termasuk Solo hari Senin ada uji coba makan siang gratis. Nanti saya ajak ya," kata Gibran.
Dengan besaran anggaran tersebut, Gibran mengatakan pihaknya sudah melibatkan banyak ahli gizi. Meski demikian, ia mengatakan pihaknya terbuka jika ada masukan dari orang tua murid, murid, maupun guru soal program tersebut.
"Kalau ada masukan monggo disampaikan ke kami. Nanti saya ajak uji coba ya," kata Girbran.
Baca Juga: Gibran Beres-beres Ruang Wali Kota, Penampakan Meja Kerja Disentil Rakyat: Kantor atau Kamar?
Sebelumnya Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, mengomentari nominal biaya makan bergizi yang diproyeksikan menjadi sekitar Rp7.500 per anak.
Menurutnya, biaya tersebut sudah sangat besar untuk di beberapa daerah. Muhadjir mengatakan besaran biaya untuk program tersebut akan disesuaikan di setiap daerah.
"Saya kira untuk daerah-daerah tertentu Rp7.500 sangat besar. Tapi untuk daerah tertentu mungkin kecil. Karena itu akan dilihat dari sisi tingkat kemahalan masing-masing daerah," kata Muhadjir ditemui usai perayaan Hari Anak Nasional di Ancol, Jakarta, Kamis (18/7/2024).
Nominal tersebut juga masih relatif dalam pembahasan. Menurutnya, pembiayaan per paket makanan nantinya akan disesuaikan dengan kondisi perekonomian di setiap daerah.
"Kan masing-masing daerah berbeda. Saya kira nanti akan disesuaikan dengan tingkat kemahalan daerah masing-masing," kata dia.
Secara umum, Kemenko PMK telah menyampaikan usulan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait pelaksanaan program tersebut.
