Tegaskan Pembangunan IKN Tetap Lanjut, Pemerintah Bantah Anggapan Tak Prioritaskan Prasyarat Sosial dan Lingkungan

Suara.com - Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, menegaskan pembangunan IKN tetap berlanjut dan berjalan sesuai rencana. Tidak dihentikan sementara, seperti saran dari Greenpeace Indonesia.

Sebelumnya Greenpeace Indonesia menemukan adanya permasalahan krisis air di kawasan Kalimantan Timur. Berdasarkan temuan ini maka pembangunan IKN disarankan berhenti untuk sementara.

Melalui pernyataannya, Greenpeace Indonesia menemukan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memprioritaskan prasyarat sosial dan lingkungan dalam pembangunan IKN. Hal itu berdampak memperparah krisis air di Kalimantan Timur.

Terkait itu, Danis justru mempertanyakn mengapa pembangunan IKN mesti dihentikan sementara. Ia juga mempertanyakan prasyarat apa yang dirasa belum diprioritaskan oleh pemerintah.

"Kenapa harus dihentikan? Prasyarat apa yang diinikan (dilanggar) gitu lho," kata Danis kepada Suara.com, Jumat (19/7/2024).

Ia juga membantah apabila pemerintah dianggap tidak memprioritaskan prasyarat sosial dan lingkungan dalam membangun IKN.

"Kami sangat memperhatikan ya kan, memperhatikan prasyarat atau rekomendasi sosial dalam pelaksanaan pembangunan," kata Danis.

Sebelumnya Greenpeace turut menyoroti pengurusan analisis dampak lingkungan (amdal) yang hanya disusun selama satu tahun. Hal ini, menurut Greenpeacse menjadi bukti bahwa pemerintahan Jokowi tidak fokus untuk memenuhi prasyarat sosial dan lingkungan.

Menanggapi itu, Danis menegaskan lama waktunya pengurusan Amdal bukan menjadi tolok ukur.

"Bukan ukuran itu kan. Setahun dua tahun nggak ada ukuran," kata Danis.

Menurutnya yang terpenting adalah menjalankan apa yang menjadi rekomendasi.

"Amdal itu kan ada rekomendasi kan. Nah itu dijalanin apa nggak. Itu kan yang penting," ujarnya.

Kata Greenpeace

Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) disebut tengah mengalami krisis air. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) disarankan untuk dihentikan sementara.

Greenpeace Indonesia menemukan kalau pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memprioritaskan prasyarat sosial dan lingkungan dalam pembangunan IKN, sehingga memperparah krisis air di Kaltim.

Forest Campaigner Team Leader Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, menyebutkan kalau Kaltim termasuk wilayah yang alami krisis air karena dampak dari perubahan iklim.Forest Campaigner Team Leader Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, menyebutkan kalau Kaltim termasuk wilayah yang alami krisis air karena dampak dari perubahan iklim.

Menurutnya banyak hutan yang telah dibabat dan digantikan jadi perkebunan sawit maupun pertambangan juga membuat serapan air jadi minim.

"Kalimantan dikenal kawasan hutan tapi airnya tidak ada, bisa jadi ini menandakan krisisnya meningkat. Artinya memang di level 7-8 kalau kita mau lihat dari skala 10. Ini akan bermasalah ke depan karena sekarang saja penduduknya masih sedikit, apalagi kemudian sudah ada penduduk," kata Arie dalam siaran langsung Instagram bersama @independenid, Rabu (17/7/2024).

Arie menuturkan, langkah pemerintah membangun sejumlah waduk di sekitar pembangunan hanya jadi solusi sementara.

Bukti kalau Jokowi tidak fokus memenuhi prasyarat sosial dan lingkungan, lanjut Arie, terlihat dari pengurusan analisis dampak lingkungan (amdal) yang hanya disusun selama satu tahun.

Menurut Arie, krisis air juga bisa jadi salah satu penyebab pembangunan IKN berjalan lambat.

"Memang ini sesuatu yang krisis dan harus dihentikan pembangunannya. Karena lagi-lagi, prediksi kenapa prosesnya lambat ya karena ada problem soal tanah termasuk soal air," kata Arie.

Selain itu ia menilai permasalahan lingkungan yang terjadi juga diduga jadi penyebab belum ada investor asing yang masuk ke IKN, sekalipun Pemerintah Indonesia menjanjikan beri hak guna usaha (HGU) hampir dua abad.
Selain itu ia menilai permasalahan lingkungan yang terjadi juga diduga jadi penyebab belum ada investor asing yang masuk ke IKN. Sekalipun Pemerintah Indonesia menjanjikan beri hak guna usaha (HGU) hampir dua abad.

"Walaupun dikasih tanah 190 tahun dengan kebijakan sekarang, tapi kalau nggak ada air gimana orang mau hidup di tanah yang gersang. Sehingga memang seharusnya sih pemerintah menghentikan dan mengevaluasi kembali prasyarat lingkungan, prasyarat sosial ini harus dipenuhi dulu," desak Arie.